Rencana Presiden Prabowo mengolah batu bara menjadi bahan bakar minyak mulai menemukan pijakannya di Kalimantan Timur. Trend Asia menilai alarm soal jejak emisi dan biaya lingkungan yang dinilai belum terjawab.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Proyek Strategis Nasional (PSN) Gasifikasi Batu Bara menjadi Metanol resmi dimulai di kawasan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP), Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek ini sudah dilakukan pada akhir Agustus 2026 oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot.
Rencana pemanfaatan batu bara kalori rendah menjadi metanol maupun Dimethyl Ether (DME) ini menuai kritik keras dari organisasi lingkungan Trend Asia. Pradama Rupang, dari lembaga pemerhati lingkungan Trend Asia menilai proyek hilirisasi dan gasifikasi batu bara tersebut bukanlah solusi hijau, melainkan bentuk "jawaban palsu" atas transisi energi bersih di Indonesia.
Rupang mengungkap berdasar kajian ilmiah, pemrosesan batu bara menjadi methanol maupun DME justru menghasilkan emisi karbondioksida (CO2) dan gas rumah kaca yang jauh lebih tinggi ketimbang pembakaran bahan bakar fosil biasa.
"Konversi ini justru menghasilkan gas rumah kaca hingga lima kali lipat ketimbang elpiji atau gas cair biasa. Jadi efek kerusakan lingkungannya jauh lebih parah," ujar Rupang diwawancarai EksposKaltim.
Rupang menambahkan untuk menghasilkan sekitar 1,4 juta ton DME per tahun saja, dibutuhkan setidaknya 6 juta ton batu bara sebagai bahan baku yang diperkirakan menyumbang emisi CO2 hingga 4 juta ton per tahun.
Soroti Transparansi, Teknologi, dan Insentif Royalty 0 Persen
Trend Asia juga menyentil perubahan narasi pemerintah sejak era Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto, di mana peruntukan gasifikasi batu bara berulang kali bergeser dari pengganti LPG menjadi campuran bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, mundurnya investor asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc., dari konsorsium sebelumnya dinilai menandakan tingginya risiko proyek. Rupang mengkhawatirkan penggunaan teknologi yang masuk berisiko usang—seperti mesin bekas dari China—serta penggunaan dana publik melalui Badan Pengelola Investasi Danantara.
"Apakah benar nanti akan ada transfer teknologi, atau setelah kontrak selesai akan ditinggal begitu saja," kata Rupang, yang juga mantan Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur ini.
Bagaimana dengan klaim proyek ini akan menghasilkan penghematan devisa Rp 7,1 triliun per tahun? Menurut dia, itu tak sebanding dengan daya rusak yang dapat dihasilkan oleh proyek ini.
Karenanya, Trend Asia, kata dia, mendesak pemerintah membuka kalkulasi kerugian lingkungan serta potensi kehilangan penerimaan negara akibat insentif pembebasan royalty.
"Angka penghematan devisa Rp 7,1 triliun itu relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi kehilangan penerimaan negara dari royalti batu bara yang digratiskan (royalty 0%). Pemerintah seolah tertutup dan memanipulasi pengetahuan publik terkait potensi daya rusak proyek ini," tegas Rupang.
Tak berhenti di situ, Rupang juga menilai, proyek ini tak lebih dari rencana melayani kepentingan pengusaha atau konglomerat tambang, yang selama ini berada di lingkar kekuasaan.
"Ini juga menjadi perluasan pengaruh politik untuk 2029-2034," kata Rupang.
Diklaim Kurangi Ketergantungan Impor
Proyek yang dikembangkan oleh PT Bumi Etam Chemical (BEC), konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), ini ditargetkan mengolah 7,7 juta ton batu bara kalori rendah per tahun menjadi 2 juta ton metanol guna menekan ketergantungan impor.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot berkata langkah ini merupakan bentuk hilirisasi demi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita.
"Proyek ini bagian dari upaya kita meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan impor. Pada 2025, Indonesia masih mengimpor 1,3 juta ton metanol senilai Rp 7,1 triliun. Kehadiran proyek ini berpotensi menghemat devisa dalam jumlah tersebut per tahunnya," kata Yuliot saat meresmikan groundbreaking proyek di Bengalon, Kutai Timur.
Presiden Direktur BEC Rio Supin menambahkan proyek ini telah memasuki tahap engineering bersama China National Chemical Engineering Co., Ltd. (CNCEC) dan PT Istana Karang Laut (IKL), dengan target commissioning pada 2029. Pihaknya mengklaim proyek akan dilengkapi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mengendalikan emisi.
Kementerian ESDM baru-baru tadi menyatakan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan dibidik sebagai lokasi pengembangan pengolahan batu bara kalori rendah menjadi bahan bakar. Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda pemanfaatan sumber energi dalam negeri dan penguatan kemandirian energi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo lalu menyebut pemerintah akan mengembangkan bensin dari batu bara, sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapan kementeriannya menindaklanjuti arahan tersebut.
Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur Bambang Arwanto kepada media ini mengatakan hilirisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah batu bara kalori rendah yang tersedia cukup besar di Kaltim. Dalam skema tersebut, sekitar 7 juta ton batu bara per tahun diproyeksikan menjadi bahan baku produksi metanol.
Pemerintah juga menempatkan proyek tersebut sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap metanol impor. Produksi dari dalam negeri diproyeksikan dapat menghemat devisa sekitar Rp7,1 triliun per tahun.
Namun, produk yang dihasilkan bukanlah jenis bensin atau solar baru. Metanol tersebut disiapkan sebagai bahan campuran dalam proses produksi BBM. Bambang menegaskan, "Itu bahan campuran lagi untuk pembuatan BBM, bukan jenis baru."
