Kematian warga binaan Lapas Kelas IIA Balikpapan, Muhammad Husein, memunculkan pertanyaan baru. Bukan hanya soal siapa yang terlibat dalam perkelahian.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Satu perkelahian semestinya cukup menjadi alarm bagi pengelola lapas. Namun dalam kasus Muhammad Husein, konflik justru kembali terjadi untuk kedua kalinya pada hari yang sama, sebelum warga binaan Lapas Kelas IIA Balikpapan itu meninggal.
Kini polisi mulai mengurai kasus tersebut melalui penyelidikan berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation (SCI), pemeriksaan saksi, dan rekaman CCTV. Pakar hukum pidana Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini menilai ada pertanyaan yang lebih mendasar.
"Pernyataan itu adalah seberapa efektif sistem pemasyarakatan mencegah kekerasan berulang setelah konflik pertama terjadi," jelasnya dikontak EksposKaltim, Senin (5/10).
Polresta Balikpapan sebelumnya telah memeriksa empat saksi, termasuk petugas lapas, serta mengamankan rekaman CCTV untuk menelusuri rangkaian kejadian yang berujung pada kematian Husein. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian untuk memastikan secara utuh apa yang terjadi sebelum korban mengalami kondisi kritis.
Di sisi lain, perspektif kriminologi melihat peristiwa tersebut bukan hanya dari tindakan individu, tetapi juga dari lingkungan tempat konflik berlangsung. Orin menilai perkelahian pertama semestinya menjadi titik penting untuk membaca pemicu konflik sekaligus melakukan pencegahan agar kekerasan tidak kembali terjadi.
“Maka sebenarnya sudah harus dicegah sejak kali pertama,” kata Orin.
Menurut Orin, kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcapacity menjadi salah satu faktor yang membuat potensi gesekan antarwarga binaan perlu mendapat perhatian lebih serius.
Kepadatan penghuni membuat interaksi berlangsung dalam ruang yang terbatas. Pada saat bersamaan, kondisi psikologis masing-masing warga binaan juga dapat memengaruhi cara mereka merespons persoalan dan berinteraksi dengan orang lain.
“Kelebihan kapasitas, terlalu banyak kapasitasnya sehingga memang dengan keadaan yang seperti itu tentu saja potensi untuk terjadinya konflik, saling bersinggungan,” ujarnya.
Namun, overcapacity tidak semestinya berhenti sebagai alasan atas tingginya potensi konflik. Justru, menurut Orin, kondisi tersebut menuntut sistem mitigasi yang lebih kuat, terutama ketika tanda-tanda konflik sudah muncul.
Perkelahian pertama, kata dia, perlu ditelusuri penyebabnya. Setelah itu, langkah pencegahan terhadap pihak-pihak yang terlibat harus segera dilakukan agar persoalan tidak berkembang menjadi kekerasan berikutnya.
“Maka idealnya kalau sudah ada satu kali perkelahian sebaiknya memang penyebab perkelahian yang memicu perkelahian itu diterangkan, kemudian sebisa mungkin diadakan mitigasi pencegahan antara keduanya,” jelasnya.
Respons terhadap konflik pertama juga menjadi bagian penting yang perlu dilihat, termasuk bagaimana petugas melakukan pemantauan, bagaimana pihak yang terlibat ditempatkan, serta apakah terdapat langkah untuk mencegah pertemuan atau gesekan berikutnya.
Orin menegaskan persoalan tersebut memang berkaitan dengan perilaku individu. Namun, warga binaan berada dalam sistem pemasyarakatan yang memiliki fungsi pembinaan sekaligus pengamanan.
“Saya pikir ini tidak lepas dari peran lapas, selain peran dari para individu karena kan mereka berada di situ karena status mereka sebagai warga binaan,” katanya.
Jangan Tunggu Konflik Menjadi Baku Hantam
Orin mengingatkan konflik yang dibiarkan berkembang di lingkungan lapas berpotensi memiliki dampak lebih besar. Terlebih ketika jumlah penghuni tinggi dan interaksi antarwarga binaan berlangsung dalam ruang yang terbatas.
Karena itu, setiap indikasi kekerasan perlu dibaca sebagai potensi risiko, bukan sekadar persoalan personal yang selesai setelah kedua pihak berhenti bertikai.
“Jangan sampai terjadi perkelahian yang lebih besar yang menyebabkan kelompok-kelompok akhirnya melakukan ini ya baku hantam, saling bertengkar fisik. Itu juga harus diwaspadai,” tegasnya.
Dalam konteks itu, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan setelah sebuah peristiwa menimbulkan korban. Sistem yang berjalan perlu ditinjau untuk memastikan kejadian yang telah terjadi menjadi dasar memperbaiki pola pengamanan dan pembinaan.
“Saya pikir ke depannya memang perlu dilakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Evaluasi tersebut dapat menyentuh sejumlah lapisan. Mulai dari SOP penanganan konflik, tindakan petugas setelah perkelahian pertama, pola pengawasan terhadap warga binaan yang terlibat konflik, hingga penempatan warga binaan agar potensi benturan susulan dapat ditekan.
Pola penempatan menjadi penting karena konflik yang sudah teridentifikasi semestinya menjadi dasar untuk menentukan langkah pengamanan berikutnya. Terlebih, ketika satu perkelahian telah terjadi, potensi gesekan antara pihak-pihak yang terlibat tidak otomatis hilang hanya karena perkelahian tersebut berakhir. Persoalan tersebut semakin kompleks karena overcapacity bukan hanya menjadi persoalan satu lembaga pemasyarakatan.
“Karena memang kondisi overcapacity itu bukan cuma di satu-dua lapas, hampir seluruh lapas Indonesia itu overcapacity,” kata Orin.
Menurutnya, kondisi tersebut memang membuat pengelolaan keamanan menjadi semakin berat. Namun, keterbatasan kapasitas tidak boleh membuat sistem kehilangan kemampuan untuk belajar dari setiap kejadian.
“Walaupun pasti berat rintangannya tapi jangan sampai karena keteledoran kita atau kita tidak memperhatikan, tidak belajar dari apa yang terjadi akhirnya peristiwa serupa terulang kembali,” tutupnya.
