Di tengah berbagai isu layanan publik, Pemprov Kaltim merombak enam pejabat, termasuk menukar posisi pimpinan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali melakukan perombakan susunan pejabat pimpinan tinggi pratama dan jajaran manajemen rumah sakit daerah.
Enam pejabat mendapat penugasan baru dalam prosesi rotasi yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (28/9/2026).
Rotasi tersebut tidak hanya memindahkan pejabat antarorganisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menggeser pucuk pimpinan di sektor kesehatan dan sosial.
Salah satu perubahan paling menonjol terjadi pada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kaltim, dengan Andi Muhammad Ishak dan Jaya Mualimin bertukar posisi.
Andi Muhammad Ishak yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Kaltim kini dipercaya memimpin Dinas Kesehatan Kaltim. Sementara Jaya Mualimin yang sebelumnya berada di posisi Kepala Dinas Kesehatan dipindahkan menjadi Kepala Dinas Sosial Kaltim.
Selain itu, Dasmiah yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat mendapat penugasan sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Adapun pada jajaran rumah sakit, Ariesanty Irawaty Marhabang dipercaya sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, sedangkan Rosjidah Rahmawati menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD AWS Samarinda.
Sementara Nurliana Adriati Noor mendapat penugasan sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan rotasi tersebut dilakukan di tengah kebutuhan pemerintah provinsi untuk segera mengisi sejumlah posisi yang masih kosong. Menurutnya, proses administrasi tidak bisa terlalu lama lantaran kekosongan jabatan dapat berdampak terhadap jalannya organisasi.
“Masih banyak yang akan dilaksanakan kegiatan ya karena proses administrasi kalau tunggu lama. Sementara kita membutuhkan untuk organisasi, kekosongan-kekosongan di organisasi,” ujar Rudy.
Ketika ditanya apakah pergeseran pejabat tersebut berkaitan dengan isu yang berkembang di Dinas Kesehatan Kaltim, termasuk mengenai transparansi anggaran, Rudy menyebut rotasi merupakan bagian dari penyegaran sekaligus upaya memberikan ruang pengembangan karier bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Kita melaksanakan satu penyegaran. Yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN-ASN kita di dalam melaksanakan karir beliau di ASN Pemprov Kaltim,” katanya.
Rudy menegaskan rotasi belum berhenti pada pelantikan kali ini. Sejumlah jabatan lain masih akan diisi, termasuk posisi yang berkaitan dengan pendidikan, inspektorat hingga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Semuanya nanti. Ya ini masih ada yang belum, pendidikan, masih ada inspektorat dan macam-macam nanti termasuk juga di PUPR. Yang kosong-kosong dulu kita isi,” tegasnya.
Di sisi lain, Jaya Mualimin mengaku siap menjalankan amanah barunya sebagai Kepala Dinas Sosial Kaltim. Ia menyebut lingkup persoalan sosial memiliki kompleksitas yang cukup luas sehingga penugasan tersebut menjadi tantangan sekaligus pengalaman baru baginya.
“Apalagi Dinas Sosial ini lebih luas ya, jadi masalahnya lebih kompleks. Ya, maka ini menjadi tantangan buat saya,” ujar Jaya.
Jaya juga menyebut perpindahannya bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, rencana penyegaran organisasi telah dibahas sejak beberapa bulan sebelumnya dan menjadi bagian dari proses manajemen talenta di lingkungan Pemprov Kaltim.
Ia mengatakan pemberitahuan resmi mengenai pelantikan memang baru diterimanya sehari sebelumnya. Namun, wacana mengenai penyegaran dan pergantian posisi tersebut telah diketahui sebelumnya.
Memasuki tugas baru di Dinas Sosial, Jaya mengaku telah menyiapkan sejumlah fokus kerja. Ia ingin melanjutkan program yang sebelumnya telah dijalankan Andi Muhammad Ishak, terutama dalam menangani kelompok masyarakat rentan.
Menurut Jaya, perhatian terhadap kelompok disabilitas menjadi salah satu agenda penting yang akan didorongnya. Termasuk penanganan terhadap penyandang disabilitas dengan kondisi tertentu hingga kelompok yang membutuhkan intervensi sosial dan perlindungan lebih lanjut.
Selain penanganan kelompok disabilitas, Jaya juga menyoroti persoalan kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan. Ia menyebut program kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi penerima bantuan iuran (PBI), menjadi bagian yang akan diperhatikan dalam menjalankan tugas barunya.
“Termasuk juga kepesertaan dari BPJS kan memang dilakukan di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, terutama untuk yang penerima bantuan iuran,” pungkasnya.
_(1).jpg)
