Samarinda belum keluar dari krisis air, tetapi ancaman kini datang dari dua arah.
EKSPOSKALTIM, Samarinda— Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 September 2026. Keputusan ini diambil ketika dampak kekeringan belum menunjukkan tanda mereda.
Krisis air terus meluas, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) justru mengalami peningkatan dalam dua pekan terakhir.
Dalam keputusan perpanjangan tersebut, Pemkot Samarinda mencatat kondisi Waduk Benanga yang semakin surut, sumur warga yang mulai mengering hingga sejumlah aliran anak sungai yang terhenti. Pada saat yang sama, karhutla telah mencapai lebih dari 152 kejadian dengan luasan lahan terbakar menembus 275,21 hektare.
Artinya, masa tanggap darurat yang semula berakhir 7 September tidak dihentikan, melainkan diperpanjang karena tekanan kekeringan masih berlangsung dan risiko kebakaran belum terkendali. Perpanjangan itu dituangkan melalui Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 300.2.3/259/HK-KS/IX/2026.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan keputusan tersebut bukan langkah yang baru dipikirkan setelah kondisi memburuk. Menurutnya, Pemkot telah menyiapkan skenario sejak potensi El Nino dan kemarau panjang diproyeksikan terjadi.
“Sejak diumumkannya bahwa ada potensi El Nino itu kami telah menyiapkan skenario kesiapsiagaan,” kata Andi Harun, Jumat (11/9).
Ia mengatakan pemerintah menggunakan proyeksi berbasis data ilmiah sebagai dasar untuk menyiapkan mitigasi, mengingat potensi El Nino Godzila yang dapat membawa periode kemarau lebih panjang.
Samarinda, kata Andi Harun, memiliki kerentanan tersendiri ketika kekeringan berlangsung terlalu lama
“Konsekuensinya adalah akan berada dalam masa panjang mengalami kemarau dan kekeringan,” ujarnya.
Samarinda, kata Andi Harun, memiliki kerentanan tersendiri ketika kekeringan berlangsung terlalu lama. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sumber air yang rentan terhadap intrusi.
“Pengalaman di tahun-tahun lalu terutama 2017 problem kita yang paling terbesar di air karena sangat rentang terhadap intrusi,” sebutnya.
Karena itu, sejak awal Pemkot membentuk satuan tugas lintas perangkat daerah hingga sektor pangan untuk menghitung dampak sekaligus menyiapkan langkah antisipasi.
Persoalan yang membuat situasi semakin berat adalah karhutla. Andi Harun mengatakan dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan hotspot dan titik api di sejumlah wilayah Samarinda. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak hanya mengandalkan kekuatan pemadaman dari darat.
Sejak awal, seluruh posko kebakaran telah disiagakan. Pemerintah bahkan menetapkan standar waktu respons agar petugas tidak terlambat tiba di lokasi. Untuk lokasi yang masih terjangkau, waktu respons ditetapkan maksimal 10 menit.
Sementara untuk kawasan pinggiran dengan jarak yang lebih jauh, batas respons ditetapkan 15 menit. Pola itu, menurut Andi Harun, selama ini membuat sebagian besar kebakaran dapat segera ditangani.
Namun, persoalan karhutla tidak selalu selesai ketika api terlihat padam. Beberapa lokasi kembali menyala sehingga pemerintah mempertahankan standar respons dan menyiapkan perbantuan apabila kekuatan posko di kecamatan tidak mencukupi.
Namun,
Terlebih dalam dua pekan terakhir eskalasi titik hospot api membuat Pemkot Samarinda mulai meminta dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
“Sehingga kami melakukan kontak koordinasi dengan BNPB pusat terhadap penyediaan water boombing,” ungkapnya.
Anggaran OMC Sudah Disiapkan, Awan Tak Mendukung
Pemkot Samarinda sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk operasi modifikasi cuaca. Namun, pelaksanaan OMC belum bisa dilakukan lantaran kondisi awan tidak memenuhi syarat.
Kondisi itu membuat skenario modifikasi cuaca yang telah disiapkan sejak dua hingga tiga pekan sebelumnya belum dapat dijalankan.
“Saat kami konfirmasi sudah bisa tidak kita lakukan modifikasi cuaca, jawabannya masih tetap sama awan kita belum cukup untuk kita lakukan modifikasi cuaca,” ungkapnya.
Ketika hujan belum memungkinkan untuk direkayasa, dukungan justru datang dalam bentuk pemadaman dari udara. Baru-baru ini pesawat dari Papua digeser untuk menambah dukungan armada.
BNPB kemudian mengoperasikan helikopter waterbombing dari Bandara APT Pranoto mulai 8 September untuk memperkuat penanganan karhutla di Samarinda.
Operasi waterbombing tidak hanya diarahkan pada satu lokasi. Pergerakan pesawat dan helikopter akan mengikuti perkembangan titik kebakaran di lapangan.
“Pokoknya penyiraman melalui pesawat dan helikopter itu akan menyesuaikan terhadap perkembangan,” pungkasnya.
Teks foto: Imbauan kepada masyarakat soal krisis air dan karhutla di wilayah Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang. Pemkot kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 September 2026. /Sintya
