EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menghadapi dilema fiskal dalam menyusun APBD 2027. Di satu sisi, DPRD mendorong target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinaikkan dari sekitar Rp1,2 triliun menjadi Rp1,3 triliun.
Di sisi lain, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan peningkatan pendapatan daerah tak boleh ditempuh dengan cara yang membebani masyarakat.
Kenaikan target PAD sekitar Rp96 miliar itu menjadi salah satu titik penting dalam pembahasan awal APBD Samarinda 2027. Sebab di tengah ruang fiskal yang masih terbatas dan ketergantungan terhadap dana transfer, Pemkot dituntut bekerja lebih keras mencari sumber pendapatan baru tanpa menjadikan warga sebagai objek penambahan beban pajak.
Andi Harun bahkan secara tegas menutup opsi menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama daya beli masyarakat belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“Misalnya menaikkan PBB, nggak boleh. Karena kita harus melihat juga situasi daya beli masyarakat. Kemudian kegiatan ekonomi kita lihat di mana ada kelesuan sana-sini,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan APBD Samarinda 2027 bukan sekadar bagaimana meningkatkan pendapatan, tetapi bagaimana memperbesar ruang fiskal tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
Andi Harun mengakui secara matematis meningkatkan PAD bukan perkara sulit. Namun, jalan paling mudah justru berpotensi menjadi kontraproduktif jika peningkatan pendapatan pemerintah dibayar melalui kenaikan beban masyarakat.
“Yang betul itu kalau PAD-nya sudah lebih besar daripada pendapatan transfernya. Kalau kita mau menaikkan sebenarnya gampang, tapi berdampak pada beban masyarakat,” katanya.
Karena itu, pemerintah memilih mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi sebagai salah satu cara memperkuat pendapatan daerah.
Dalam rancangan awal APBD 2027, total anggaran Samarinda diproyeksikan sekitar Rp3,3 triliun. Dari angka tersebut, PAD ditargetkan sekitar Rp1,3 triliun, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp2,1 triliun.
Komposisi itu memperlihatkan bahwa Samarinda masih belum mencapai kemandirian fiskal. Andi Harun menyebut kemandirian fiskal baru benar-benar tercapai ketika PAD mampu melampaui pendapatan transfer.
Dengan kata lain, tantangan Samarinda bukan sekadar menambah Rp96 miliar PAD, tetapi secara bertahap mengubah struktur pendapatan daerah agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Target PAD Rp1,3 triliun sendiri bukan angka yang muncul begitu saja. Andi Harun menyebut DPRD meminta pemerintah tidak terlalu pesimis dalam menetapkan target pendapatan. Alih-alih melihat kenaikan target tersebut sebagai tekanan, Andi Harun justru memaknainya sebagai dorongan agar jajaran Pemkot lebih agresif mencari sumber pendapatan.
“Saya positif menyambut usulan itu. Kita ambil sisi positifnya, artinya dibalik usulan itu ada keinginan agar pemerintah itu bekerja lebih giat lagi, jangan terlalu sama dengan tahun lalu,” pungkasnya.
