Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai upaya Kalimantan Timur memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak cukup hanya mengandalkan narasi politik.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan perjuangan pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dibangun dengan data dan kajian akademik, bukan sekadar narasi politik.
Sikap tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi kepala daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8), yang membahas kondisi fiskal daerah hingga dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang untuk pertama kalinya mempertemukan seluruh kepala daerah dalam forum khusus membahas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, konsolidasi semacam ini menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi APBN yang berdampak pada Transfer ke Daerah (TKD).
Ia bahkan mengusulkan agar rakor serupa tidak hanya membahas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga digelar secara berkala dengan tema-tema strategis lainnya, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pembangunan infrastruktur.
"Kalau bisa rakor secara tematik apakah pengelolaan keuangan daerah, apakah peningkatan PAD atau tematik infrastruktur juga perlu tiap bulan," ujarnya.
Menurut Andi Harun, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci untuk menghadapi tantangan fiskal secara bersama. Dalam rakor tersebut, ia juga menyoroti belum optimalnya realisasi bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim. Padahal, sejumlah proyek pembangunan di daerah telah berjalan dan membutuhkan kepastian pendanaan agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, Andi mengungkapkan realisasi dana bagi hasil pajak antardaerah juga masih belum merata. Bahkan, Samarinda menjadi daerah dengan persentase penyaluran terendah.
"Kebetulan hari ini yang paling kecil persentasenya itu adalah Samarinda, baru sekitar 35 persen," sebutnya.
Karena itu, ia meminta realisasi transfer dilakukan secara lebih proporsional dan merata agar percepatan serapan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal. Namun, sorotan utama Andi dalam rakor tersebut adalah strategi memperjuangkan tambahan TKD kepada pemerintah pusat. Menurutnya, upaya tersebut harus dibangun melalui pendekatan akademik yang berbasis fakta, bukan sekadar narasi politik.
Orang nomor satu di Kota Tepian itu mengusulkan agar Pemprov Kaltim bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota menyusun naskah akademik yang mampu menjelaskan secara objektif alasan kebutuhan tambahan anggaran.
"Kan tidak cukup dengan narasi politik, karena narasi politik biasanya kurang mendapat respons dari pusat," tegasnya.
Ia menilai argumentasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat harus mampu menunjukkan bahwa tambahan anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan manfaat APBD bagi masyarakat, bukan sekadar memperbesar kapasitas fiskal daerah. Andi Harun juga menegaskan dirinya siap ikut memperjuangkan tambahan anggaran ke pemerintah pusat selama langkah tersebut didukung dokumen teknokratik yang kuat.
"Karena nanti kita tidak banyak bicara, yang bicara itu data," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat tidak serta-merta menerima klaim daerah mengenai keterbatasan APBD. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan akan mengevaluasi daerah-daerah yang mengaku tidak mampu membiayai pelayanan publik. Karena itu, menurutnya, setiap usulan tambahan anggaran harus disertai data dan dokumen teknokratik yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memiliki dasar yang kuat saat disampaikan kepada pemerintah pusat.
Andi Harun mengatakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud bersama Sekretaris Daerah Provinsi juga telah memastikan bahwa perjuangan ke pemerintah pusat akan dibekali naskah akademik sebagai landasan argumentasi. Menutup keterangannya, ia berharap rakor seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan agar konsolidasi pengelolaan keuangan daerah di Kaltim semakin solid.
"Ini menurut saya merupakan langkah konsolidasi yang dilakukan Pak Gubernur yang memang sudah lama kita tunggu," pungkasnya.
