Pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih mendapat dukungan penuh. Namun pemerintah mengingatkan agar koperasi bentukan pemerintah itu tidak masuk ke sektor usaha yang sudah lebih dulu digeluti pedagang kecil.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang mulai bersiap menyambut pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Meski masih menunggu kepastian pelaksanaan dari pemerintah, kecamatan telah menyiapkan opsi lahan di Kelurahan Sungai Kledang sebagai lokasi pembangunan.
Sebagaimana diketahui KKMP merupakan program pemerintah yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan berbagai unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi wilayah.
Di Samarinda Seberang, pemerintah kecamatan menginginkan agar keberadaan KKMP benar-benar melengkapi ekosistem ekonomi yang telah ada, bukan justru menjadi pesaing baru bagi pedagang kecil dan warung kelontong.
Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian pembangunan dari pemerintah. Namun sebagai bentuk kesiapan, kecamatan telah mengusulkan lahan di Kelurahan Sungai Kledang, tepatnya di kawasan Jalan TMMD.
Menurut Aditya, secara teknis pembangunan berada di bawah koordinasi Dinas Koperasi Provinsi hingga Dinas Koperasi Kabupaten/Kota. Meski demikian, pemerintah kecamatan tetap menyampaikan berbagai masukan berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dari hasil komunikasi dengan warga, kata dia, kekhawatiran terbesar adalah potensi tumpang tindih usaha apabila KKMP menjalankan model bisnis yang sama dengan pelaku usaha yang telah lebih dulu berkembang
"Kami berharap kehadiran KKMP ini bisa mengisi celah ekonomi yang kosong. Jangan sampai ini membebani atau beririsan dengan usaha atau ekonomi yang sudah tumbuh di situ," tegas Aditya kepada EksposKaltim, Kamis (16/7/2026).
Ia menilai, apabila koperasi masuk ke sektor ritel dengan sasaran pasar yang sama seperti warung kelontong, kondisi tersebut berpotensi memicu persaingan harga yang tidak sehat. Akibatnya, jumlah pelaku usaha bertambah, tetapi nilai ekonomi yang diperebutkan tetap sama sehingga pendapatan pedagang yang telah lebih dulu berusaha justru menurun.
"Jangan sampai nanti kalau jadi pesaing tapi pangsa pasarnya sama, jumlah pedagang semakin banyak. Akhirnya manfaat yang diterima pedagang yang sudah muncul ini berkurang," ujarnya.
Karena itu, Aditya mendorong agar KKMP mengambil peran sebagai pelengkap ekonomi masyarakat dengan menggarap sektor-sektor yang selama ini belum optimal, terutama pada distribusi kebutuhan pokok.
Ia mencontohkan persoalan kelangkaan dan tingginya harga gas Elpiji yang sempat terjadi beberapa tahun lalu akibat persoalan distribusi. Menurutnya, sebagai koperasi bentukan pemerintah, KKMP memiliki peluang membangun kemitraan langsung dengan pemasok sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek dan harga lebih terkendali.
.jpg)
"Misalnya KKMP bisa melakukan kemitraan langsung dengan Pertamina untuk menekan ongkos distribusi sehingga harga di tingkat konsumen lebih stabil dan murah," katanya.
Aditya juga menilai KKMP tidak perlu meniru pola bisnis jaringan ritel modern yang telah memiliki segmen pasar tersendiri. Menurutnya, keunggulan ritel modern terletak pada pengelolaan produk dan pelayanan, sehingga KKMP sebaiknya fokus pada layanan yang belum mampu dijangkau pelaku usaha lokal.
Ia berharap dana publik yang dialokasikan untuk program tersebut benar-benar menghasilkan koperasi yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat, bukan justru menciptakan persoalan baru bagi pelaku usaha yang telah lebih dulu bertahan.
"Karena sayang kalau uang pemerintah mengucur sedemikian banyaknya hanya untuk menjadi beban baru di masyarakat. Nanti kalau ada perang harga, masyarakat enggak jalan, koperasi enggak jalan," pungkasnya.
