Terowongan Samarinda sendiri merupakan proyek strategis bernilai hampir setengah triliun rupiah dengan panjang keseluruhan sekitar 690 meter dan bentang terowongan utama sekitar 400 meter.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Persoalan utama Terowongan Samarinda kini bukan lagi pekerjaan fisik, melainkan pemenuhan persyaratan teknis untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pemerintah kota mengungkapkan bahwa dokumen pengajuan sudah di-submit, tetapi masih ada sejumlah simulasi, rekayasa teknik, dan skenario pengujian yang diminta Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus (BKJTK) sebelum izin operasional diterbitkan.
Pejabat teknis proyek Terowongan Samarinda, Rezky Samudra Aprilian, mengatakan proses asistensi dengan BKJTK berlangsung intensif karena tim ahli dari kementerian meminta data tambahan yang tidak seluruhnya dapat diprediksi sejak awal.
“Per hari ini perizinan juga kita sudah. Kita lagi submit beberapa perhitungan yang diminta dari BKJTK. Jadi dia minta beberapa simulasi, sudah di-upload,” ujarnya kepada media ini.
Menurut Rezky, proposal pengujian sebenarnya sudah selesai disusun. Tim kini menyiapkan tahapan observasi awal yang akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan proposal sebelum masuk ke pengujian penuh.
Ia menyebut pengujian akan melibatkan tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun pelaksanaan uji beban belum dapat dilakukan lantaran titik pemasangan sensor masih menunggu persetujuan BKJTK.
“Jadi walaupun tim sudah siap, tapi kalau BKJTK-nya belum memberi sign, kita belum bisa. Jadi sementara kami sudah siapkan semua, tinggal nunggu itu aja,” jelasnya.
Jika pembahasan proposal berjalan pekan ini, pengujian dapat dilanjutkan dan target penerbitan Sertifikat Laik Fungsi tetap dipatok pada September.
Rezky mengakui bahwa kendala terbesar justru muncul pada tahap asistensi teknis. BKJTK bersama para profesor ahli meminta simulasi dan rekayasa tertentu yang harus disiapkan ulang oleh tim proyek.
“Kita tidak tahu mereka nanti mintanya apa. Maksudnya tidak ada template yang baku dari permintaan mereka,” katanya.
Karena itu, sebagian data harus dikumpulkan ulang dan dihitung kembali sesuai pertanyaan yang muncul dalam pembahasan teknis.
“Kadang-kadang ada data yang harus kita collect lagi, pertanyaannya apa nanti dari tim ahli,” ujarnya.
Secara timeline, Pemkot masih mempertahankan target SLF terbit pada September 2026. Jika seluruh tahapan pengujian berjalan lancar, terowongan bisa langsung dioperasikan setelah sertifikat keluar. Ia menegaskan bahwa begitu SLF diterbitkan, tidak ada lagi hambatan administratif untuk membuka terowongan.
Di tengah proses perizinan, publik juga mempertanyakan keamanan terowongan setelah beberapa kali terjadi longsor di area inlet saat hujan deras. Rezky menyebut skema penanganan sebenarnya sudah dirancang sejak tahun lalu dan salah satu langkah pengamanannya adalah penambahan struktur perpanjangan inlet.
Terkait anggaran penanganan lereng, ia menyebut desain awal berada di kisaran Rp90 miliar, namun ada opsi pekerjaan prioritas sekitar Rp36 miliar yang dinilai lebih efektif untuk tahap awal.
“Tapi belum ada persetujuan dari TAPD untuk kucurannya,” katanya.
Terowongan Samarinda sendiri merupakan proyek strategis bernilai hampir setengah triliun rupiah dengan panjang keseluruhan sekitar 690 meter dan bentang terowongan utama sekitar 400 meter. Menurut Rezky, proses pengujian menjadi lebih rumit karena belum ada benchmark nasional yang benar-benar identik untuk terowongan jalan seperti di Samarinda.
“Karena mereka juga belum mendapatkan benchmark yang valid. Jadi sekalian ini jadi benchmark untuk pengujian ke depannya” pungkasnya.
.png)
.jpeg)