EKSPOSKALTIM, Samarinda -Di tengah proyek-proyek besar bernilai ratusan miliar rupiah, Samarinda masih dibayangi tingkat pengangguran 5,75 persen dengan tenaga kerja lokal disebut belum banyak menikmati perputaran ekonomi pembangunan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tepian yang menurutnya belum sebanding dengan besarnya anggaran daerah yang selama ini digelontorkan pemerintah.
Ia menyebut pada 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda sempat mencapai Rp5,1 triliun. Namun, angka pengangguran dinilai belum mampu ditekan secara signifikan.
“APBD Samarinda sempat menyentuh Rp5,1 triliun pada tahun 2025. Dengan anggaran sebesar itu, angka pengangguran seharusnya bisa ditekan secara masif,” ujar Anhar ditulis Jumat (22/5).
Meski pada 2026 APBD Samarinda turun menjadi sekitar Rp3,1 triliun, ia menilai kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan pemerintah untuk mengurangi efektivitas program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, sumbangsih APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Samarinda juga masih relatif kecil, hanya berkisar 7 hingga 8 persen terhadap pergerakan ekonomi daerah.
Anhar kemudian membandingkan kondisi Samarinda dengan Balikpapan yang dinilainya memiliki tingkat perputaran ekonomi lebih kuat.
Ia mempertanyakan minimnya dampak pembangunan fisik terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, padahal sejumlah proyek besar terus berjalan di Samarinda.
“Program pembangunan pemerintah sebenarnya cukup banyak. Ada Teras Samarinda, proyek terowongan, dan megaproyek lainnya. Tapi sayangnya, serapan tenaga kerja lokal pada proyek-proyek tersebut sangat minim,” katanya.
Menurut pengamatannya, banyak proyek pembangunan di Samarinda justru melibatkan pekerja serta material dari luar daerah. Kondisi tersebut dinilai membuat perputaran uang tidak banyak dinikmati masyarakat lokal.
“Pembangunan Terowongan Samarinda, misalnya, mayoritas pekerjanya dari luar daerah. Belanja materialnya juga dari Surabaya dan Jakarta. Otomatis uangnya berputar di luar, tidak di daerah sendiri,” ujarnya.
Selain minim menyerap tenaga kerja lokal, pola pengadaan proyek seperti itu juga dinilai membuat potensi pajak daerah ikut hilang karena transaksi pembelian material dilakukan di luar Samarinda.
“Karena transaksinya di luar Samarinda, otomatis pajaknya masuk ke kas daerah mereka. Samarinda tidak mendapatkan apa-apa,” katanya.
Ia juga menyoroti kesenjangan pendapatan per kapita antara Samarinda dan Balikpapan. Berdasarkan data yang disampaikannya, pendapatan per kapita warga Samarinda berada di kisaran Rp85 juta per tahun atau sekitar Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan.
Sementara di Balikpapan, angka tersebut disebut mencapai Rp222 juta per tahun atau sekitar Rp16 juta hingga Rp17 juta per bulan.
Atas kondisi itu, Anhar mendesak Pemerintah Kota Samarinda mengevaluasi pola pengerjaan proyek infrastruktur, termasuk mendorong regulasi yang mewajibkan kontraktor memprioritaskan tenaga kerja lokal serta penggunaan material domestik.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memperkuat perputaran ekonomi daerah sekaligus menekan angka pengangguran di ibu kota Kalimantan Timur tersebut.
