EKSPOSKALTIM, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) merespons video yang beredar berisi klaim Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut bisa meraup keuntungan bersih hingga Rp1,8 miliar per tahun.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sonjaya menegaskan narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta teknis maupun skema pembiayaan program.

“Narasi tersebut merupakan bentuk disinformasi yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta teknis maupun skema pembiayaan yang berlaku,” kata Sony dikutip media ini, Minggu (22/2). 

Ia membantah klaim bahwa mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp1,8 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut merupakan asumsi yang tidak berdasar pada realitas investasi dan operasional.

“Mitra mendapatkan untung bersih Rp1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi. Padahal, Rp1,8 miliar bukan keuntungan bersih, melainkan pendapatan kotor maksimal,” ujarnya.

Sony juga menepis dugaan adanya penggelembungan harga bahan baku dalam program tersebut. Ia menyebut tudingan itu hanya asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

BACA JUGA Kelapa Utuh Jadi Menu MBG di Muara Badak Kaltim, SPPG Angkat Bicara

Selain itu, ia membantah narasi yang mengaitkan kepemilikan dapur MBG dengan pihak tertentu yang diasosiasikan dengan partai politik. Menurutnya, anggapan bahwa program MBG disiapkan untuk membiayai kepentingan partai politik tidak benar.

BGN menjelaskan angka Rp1,8 miliar merupakan estimasi pendapatan kotor maksimal yang dihitung dari Rp6 juta per hari dikalikan 313 hari operasional dalam setahun, dengan asumsi hari Minggu libur.

“Angka tersebut bukan laba bersih, melainkan pendapatan sebelum dikurangi biaya investasi, operasional, pemeliharaan, depresiasi, dan risiko usaha lainnya. Untuk memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun SPPG sesuai petunjuk teknis 401.1 tahun 2026 yang menetapkan standar teknis sangat ketat,” kata Sony.

Ia merinci, investasi awal yang harus disiapkan mitra berasal dari dana pribadi, dengan kisaran Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan, seperti di Jakarta, Bali, Batam, atau Papua.

Investasi tersebut mencakup pengadaan lahan seluas 500–800 meter persegi, pembangunan dapur industri sekitar 400 meter persegi, pemasangan 8–10 unit AC, 16 titik CCTV, serta instalasi listrik tiga fase.

Selain itu, mitra juga wajib menyediakan sistem filtrasi air standar air minum, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), lantai granit atau epoksi antibakteri, tempat tinggal karyawan, ruang kantor, serta peralatan masak berskala industri.

Mitra juga harus menyiapkan tenaga relawan yang terlatih serta memenuhi berbagai sertifikasi, seperti Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal.