Akademisi Universitas Gadjah Mada Amirullah Setya Hardi mengingatkan bahwa ambisi menjadikan Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara pada 2029 tidak cukup bertumpu pada pertambangan dan sawit.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Akademisi Universitas Gadjah Mada Amirullah Setya Hardi menilai Kalimantan tidak punya banyak waktu jika benar-benar ingin menjadi superhub ekonomi Nusantara pada 2029. Target itu sudah ditegaskan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, tetapi menurutnya, status di atas kertas harus ditopang perubahan struktur ekonomi yang nyata.
"Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara dengan fokus utama mencakup hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan pusat pangan nasional," kata Amirullah secara daring di Samarinda, Senin (16/2).
Ia mengingatkan bahwa fondasi ekonomi Kalimantan hingga kini masih bertumpu pada pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Dua sektor ini memang menjadi tulang punggung pendapatan daerah, tetapi ketergantungan pada sektor ekstraktif menyimpan risiko jangka panjang. Fluktuasi harga komoditas global dan tekanan transisi energi bisa sewaktu-waktu menggerus daya tahan ekonomi kawasan.
"Secara spasial, Pulau Kalimantan tercatat menyumbang 9,23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setelah Pulau Jawa dan Sumatera," ungkapnya.
Kontribusi tersebut, menurut dia, belum mencerminkan potensi riil Kalimantan sebagai lumbung sumber daya sekaligus lokasi strategis pembangunan nasional. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut menjadi katalis penting perubahan. Pembangunan kawasan inti pemerintahan membuka ruang konektivitas, mempercepat infrastruktur, dan memicu tumbuhnya sektor-sektor baru di luar tambang.
Karena itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan didorong melakukan identifikasi mendalam terhadap sektor prioritas bernilai tambah tinggi, terutama pertanian modern dan industri pengolahan. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada jargon, tetapi harus diwujudkan dalam rantai produksi yang memperkuat basis industri lokal.
Proyeksi 2026 memperlihatkan optimisme tersebut. Kalimantan Timur diperkirakan tumbuh hingga tujuh persen seiring percepatan pembangunan IKN. Kalimantan Tengah diproyeksikan mencapai 6,03 persen, sementara Kalimantan Selatan berada pada kisaran 5,6 hingga 6,40 persen. Namun Amirullah mengingatkan, pertumbuhan tinggi tanpa diversifikasi hanya akan memperbesar ketergantungan lama dalam kemasan baru.
Ia juga menekankan peran strategis Lembaga Jasa Keuangan dalam menopang transformasi itu. Dukungan pembiayaan bagi sektor-sektor baru menjadi kunci agar ekonomi tidak terus tersandera komoditas mentah.
"Upaya mitigasi risiko yang ketat dan terukur tetap diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan penyaluran kredit guna menjaga stabilitas sistem keuangan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global," paparnya.
Di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya stabil, ia mengajak pelaku usaha dan pemerintah tetap optimistis, tetapi dengan kalkulasi yang rasional. Tahun 2026, menurutnya, bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi regional yang lebih inklusif—asal hilirisasi dan diversifikasi dijalankan secara konsisten, bukan sekadar menjadi ambisi dalam dokumen perencanaan.
