Kerusakan berat di satu-satunya akses darat menuju Mahakam Ulu mendorong BBPJN Kalimantan Timur memetakan penanganan bertahap melalui kontrak SBSN Multi Years senilai Rp196,81 miliar.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur mulai memetakan penanganan kerusakan berat jalan nasional di Kabupaten Kutai Barat, khususnya di wilayah Muara Lawa dan sekitarnya yang menjadi satu-satunya akses darat menuju Mahakam Ulu.
Berdasarkan kontrak SBSN Multi Years Contract (MYC) 2025–2027 senilai Rp196,81 miliar, BBPJN menyebut jenis penanganan jalan disesuaikan dengan tingkat kerusakan di lapangan. Kepala BBPJN Kalimantan Timur, Yudi Hardiana, menjelaskan bahwa dalam desain awal, pekerjaan rekonstruksi dialokasikan sepanjang 4,05 kilometer.
Sementara rehabilitasi mayor berupa pelapisan aspal AC-BC dan AC-WC direncanakan sepanjang 17,21 kilometer, serta rehabilitasi minor aspal AC-WC sepanjang 2,44 kilometer. “Selebihnya ditangani melalui pemeliharaan rutin, seperti patching, perbaikan lapis pondasi agregat kelas A, serta campuran aspal panas pada lokasi dengan kerusakan setempat,” jelas Yudi saat dikonfirmasi media ini.
Saat ini, BBPJN masih melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan prioritas penanganan pada ruas yang mengalami kerusakan paling parah. Pemeriksaan difokuskan pada ruas Simpang Blusuh–Simpang Damai–Barong Tongkok, termasuk kawasan Muara Lawa dan sekitarnya, serta titik-titik kritis di sekitar Jembatan Kinong, Jengan Danum, dan Cencimai.
Selain itu, peninjauan juga dilakukan pada ruas Barong Tongkok–Mentiwan, dengan rencana awal pekerjaan fisik dimulai dari arah Mentiwan, tepatnya di sekitar kawasan Tugu Jam. Sambil menunggu dimulainya penanganan permanen, BBPJN menyiapkan langkah cepat agar lalu lintas tetap berjalan.
Penanganan sementara dilakukan melalui perataan badan jalan yang bergelombang dan penimbunan lubang-lubang besar yang membahayakan pengguna jalan. Terkait kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, BBPJN menyebut penanganan melalui APBD saat ini masih berada pada tahap lelang penyusunan detail engineering design (DED).
Untuk teknis pelaksanaan lebih lanjut, BBPJN menyarankan konfirmasi langsung ke Pemkab Kutai Barat. BBPJN menegaskan koordinasi lintas pemerintah terus diperkuat agar akses jalan menuju Mahakam Ulu tetap terjaga, sembari menunggu penanganan permanen secara bertahap hingga akhir masa kontrak.
Kerusakan parah jalan nasional di Kabupaten Kutai Barat sebelumnya telah menjadi sorotan publik dan mendorong percepatan langkah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur. Ruas Simpang Blusuh–Simpang Damai–Barong Tongkok–Mentiwan yang merupakan satu-satunya akses darat menuju Mahakam Ulu dipastikan masuk prioritas penanganan melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Multi Years Contract (MYC) 2025–2027. Kontrak proyek tersebut telah ditandatangani sejak Desember 2025, dengan pekerjaan mencakup preservasi jalan secara bertahap serta kolaborasi antara APBN dan APBD Kutai Barat untuk menutup titik-titik kerusakan yang belum terakomodasi.
