EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan Indonesia harus mencapai swasembada pangan seperti target Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan, program besar itu bisa gagal jika petani tetap kesulitan mengakses pupuk.
“Terkait dengan cita-cita swasembada pangan ini, maka hari ini kami melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan distribusi pupuk,” ujar Saleh saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pupuk Kaltim di Balikpapan, Rabu (20/11).
Dalam dialog antara Komisi VII dan manajemen PT Pupuk Indonesia serta PT Pupuk Kaltim, muncul berbagai isu seperti distribusi pupuk subsidi dan nonsubsidi, kecukupan produksi dalam negeri, hingga siapa yang sebenarnya mengurus distribusi dari pabrik ke agen.
Saleh menekankan pentingnya Kaltim sebagai produsen pupuk terbesar di Indonesia. “Pupuk merupakan komoditas yang paling banyak dibutuhkan petani. Jangan sampai petani sulit memperoleh pupuk, termasuk pupuk subsidi. Jangan sampai swasembada pangan gagal akibat kekurangan pupuk,” katanya.
Ia meminta industri pupuk mampu memenuhi kebutuhan petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanpa hambatan distribusi.
Anggota Komisi VII DPR, Yoyo Priyo Sudibyo, menyoroti kerawanan di jalur distribusi yang membuat pupuk lambat sampai ke petani. Menurutnya, distribusi tidak boleh lagi diserahkan kepada pihak ketiga. Ia ingin distribusi diambil alih langsung oleh Pupuk Indonesia agar pengawasan lebih kuat dan keuntungan kembali ke negara.
Dari pemerintah, Sekretaris Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Sri Brimo Pratomo, menyampaikan bahwa produksi pupuk Pupuk Indonesia pada 2024 mencapai 7,1 juta ton urea dan NPK. Sebagian besar berbahan baku lokal, kecuali pospor dan kalium yang masih diimpor.
Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Indonesia, Tina T Kemala Intan, menambahkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi dipantau ketat melalui Command Center. Truk pengangkut dilengkapi GPS sehingga setiap penyimpangan rute langsung terdeteksi.
“Dalam hal ini, pupuk subsidi tidak boleh dialihkan, bahkan dialihkan lintas kecamatan pun tidak boleh. Kami juga kerja sama dengan TNI dan Polri dalam distribusi pupuk. Sedangkan untuk perekrutan tenaga kerja, kami mengutamakan penduduk lokal,” kata Tina.
.jpeg)
.jpeg)
