Samarinda, EKSPOSKALTIM – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan akan terus memperjuangkan agar kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dikaji ulang, terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam.

“Kami akan terus berjuang bersama para kepala daerah lainnya di Indonesia untuk mendapatkan perhatian (pemerintah) pusat,” kata Rudy saat memimpin rapat pimpinan di Aula BPKAD Kaltim, dikutip Selasa (14/10). 

Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja lebih cepat agar serapan anggaran sesuai target. Serapan anggaran yang baik, kata Rudy, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rudy mengingatkan agar sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tidak lebih dari 3 persen, terutama bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Selain memperjuangkan peningkatan dana daerah, gubernur yang akrab disapa Harum itu mengingatkan agar Kaltim tidak terus bergantung pada transfer pusat. Menurutnya, banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap, seperti Pajak Air Permukaan, PBBKB, Pajak Alat Berat, dan retribusi tongkang yang keluar dari Kaltim.

“Saya mohon ini dipetakan lebih baik. Contoh objek retribusi tongkang yang keluar dari Kalimantan Timur. Sangat memungkinkan. Tentu harus diatur dengan peraturan daerah. Begitu juga dengan aset-aset lainnya,” ujarnya.

“Intinya, bagaimana PAD kita bisa meningkat tajam. Tolong buat pemetaan dan terobosan,” tambah Rudy.

Ia juga meminta agar perencanaan anggaran tahun 2026 disusun lebih matang dan dikawal ketat. Kaltim, kata Rudy, harus menunjukkan kinerja yang baik agar mendapat respons positif dari pemerintah pusat terhadap program-program pro rakyat.