Balikpapan, EKSPOSKALTIM — Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) menuai kritik dari kalangan akademisi. Di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran, besaran TPP yang diterima pejabat tinggi dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, Sekretaris Daerah menerima TPP tertinggi, yakni Rp99 juta per bulan. Disusul inspektur daerah Rp69,4 juta, asisten gubernur Rp69,3 juta, serta kepala BPKAD dan Bappeda masing-masing Rp62,9 juta.

Sementara Sekretaris DPRD dan kepala dinas atau badan menerima Rp48 juta, direktur RSUD kelas A Rp46,5 juta, staf ahli gubernur Rp45 juta, kepala Satpol PP Rp42 juta, dan kepala biro antara Rp40,5 juta–Rp44,5 juta. Pejabat fungsional utama mendapat Rp27 juta–Rp29,7 juta.

Akademisi dan pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai kebijakan ini tidak selaras dengan anjuran pemerintah pusat untuk berhemat. “Sementara pemerintah bicara efisiensi, pejabat justru semakin melimpah rezeki. Ini bentuk ketidakadilan,” ujarnya, Selasa (14/10).

Ia menilai sebagian besar pejabat sudah berkecukupan bahkan sebelum menjabat, sehingga tidak pantas terus menambah kesejahteraan pribadi lewat jabatan. “Kalau mau revolusioner, lima tahun ke depan pejabat publik Kaltim puasa tunjangan. Cukup gaji pokok saja. Sanggup tidak? Itu baru pemimpin yang pasang badan untuk rakyat,” tegasnya.

Jangan Dipolitisasi

Purwadi juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak dijadikan alasan untuk menghapus janji politik seperti program pendidikan gratis POL. Ia menyebut, program itu belum berjalan maksimal meski telah diumumkan sebulan lalu karena belum siap dari sisi SDM dan sistem. “Banyak kampus belum dibayar. Padahal anggaran perjalanan dinas dan fasilitas mewah masih jalan terus,” katanya.

Selain TPP, Purwadi menyoroti penyaluran dana hibah yang dinilai rawan disalahgunakan. Ia mengusulkan agar dana hibah untuk partai politik ditangguhkan hingga lima tahun ke depan demi menekan pemborosan.

Menurutnya, penghematan seharusnya dimulai dari pejabat publik, bukan rakyat. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan pejabat mulai dari DPRD, gubernur, bupati, hingga kepala dinas. “Tunjangan rumah dan makan bisa dipangkas. Pejabat tugasnya melayani rakyat, bukan menikmati uang pajak rakyat,” ujarnya.

Purwadi juga menyinggung ketergantungan kabupaten dan kota terhadap dana transfer dari provinsi dan pusat. Jika pemangkasan dilakukan tanpa perhitungan, hal itu bisa memicu penundaan proyek pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik. “Pemotongan DBH bukan cuma soal angka, tapi menyangkut kesinambungan pembangunan dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Ia menyarankan Pemprov dan pemerintah kota menyusun skala prioritas anggaran, mengunci program vital, dan menahan belanja yang tidak mendesak. Optimalisasi aset daerah dan digitalisasi layanan publik, menurutnya, bisa menjadi sumber peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.

Langkah konkret lain yang ia usulkan adalah memangkas drastis anggaran perjalanan dinas, terutama ke luar daerah dan luar negeri. “Sering kali perjalanan itu hanya menguras anggaran tanpa manfaat langsung bagi masyarakat. Ini bukan hanya efisiensi, tapi keadilan fiskal,” ujar Purwadi.

Ia juga menyoroti penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja. Menurutnya, banyak pejabat menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. “Coba cek, hari Minggu mobil plat merah keluyuran ke pesta atau bahkan tempat hiburan. Itu pemborosan. BBM dan perawatan ditanggung negara, bahkan ada yang sudah pensiun masih pakai,” katanya.

Purwadi menekankan perlunya pengawasan ketat dari inspektorat dan auditor internal agar praktik serupa tidak terus berulang. “Efisiensi harus menyentuh semua aspek yang bersinggungan langsung dengan pejabat publik,” ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan penghematan. “Publik berhak tahu pos mana yang dipangkas. Efisiensi tanpa keterbukaan hanya akan menimbulkan kecurigaan,” tutupnya.

Media ini telah mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, untuk meminta konfirmasi terkait besarnya tunjangan pejabat yang dinilai paradoks di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan.