Balikpapan, EKSPOSKALTIM — Kekecewaan melanda warga Muara Kate dan Batu Kajang, Kabupaten Paser, setelah kunjungan Gubernur Kaltim yang dijanjikan batal tanpa pemberitahuan. Kedatangan gubernur semula dipersiapkan sebagai dukungan atas perjuangan warga menuntut keselamatan lingkungan dari dampak hauling batubara.

Sejatinya, rencana kunjungan dipusatkan di posko warga, rumah Yusuf, RT 06 Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam. Protokoler Pemprov meminta warga bersiap pada 17–19 September. Namun ketika rombongan sampai di Tabalong, gubernur justru bertolak ke Samarinda tanpa konfirmasi kepada warga.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengecam pembatalan itu. “Terlebih dia sudah berjanji kan, berarti warga sudah di-PHP, mereka sudah bersiap dengan meninggalkan rutinitasnya hanya untuk mempersiapkan datangnya gubernur sesuai dengan janji yang diberikan kepada warga, tapi kenyataannya saat sudah sampai di Tabalong Gubernur malah bertolak ke Samarinda,” ucap Windy Pranata dari Jatam Kaltim, kepada EKSPOSKALTIM.

Windy menilai gubernur seharusnya menyediakan waktu khusus untuk bertemu warga yang berjuang mempertahankan lingkungan dan keselamatan publik. Menurutnya, Pemprov harus menunjukkan apresiasi yang nyata karena selama ini warga kerap menggantikan peran aparatur negara yang luput mengawasi praktik hauling liar.

“Mereka dapat hadir ke Muara Kate adalah harapan yang diinginkan oleh warga, Pemprov juga harus memberikan ucapan khusus dan mengapresiasi warga karena selama ini mereka yang telah berjuang menggantikan peran itu,” tegas Windy.

Kunjungan yang dijanjikan bukan hanya untuk Muara Kate. Windy menegaskan agenda itu juga mencakup Batu Kajang, tempat perempuan setempat aktif melindungi keluarga dan fasilitas publik dari risiko armada batu bara.

Kondisi infrastruktur di kedua lokasi makin memperparah situasi. Jalan banyak rusak dan berlubang hingga membahayakan anak sekolah. Jembatan penghubung pun rentan, bahkan satu jembatan di Batu Kajang dilaporkan sudah rusak sehingga warga harus ekstra hati-hati saat melintas.

“Itu kan akibat dari masifnya angkutan batu bara yang sebelumnya sudah pernah melintas. Meskipun saat ini hauling batubara sementara berhenti. Inilah momen yang tepat bahwa gubernur itu ingin sungguh-sungguh mendukung perjuangan warga,” kata Windy.

Salah satu tokoh masyarakat Muara Kate, Wartalinus, menyatakan protokoler Pemprov memang sempat mengonfirmasi pada Jumat (12/9). “Minggu kemarin petugas protokol [Pemprov Kaltim] didampingi oleh pihak kecamatan Muara Komam datang ke Muara Kate dan menyampaikan langsung bahwa gubernur akan datang mengunjungi Muara Kate,” ujarnya.

Warga dan perwakilan ibu-ibu Batu Kajang mengetahui pembatalan ketika rombongan sudah berbalik ke Samarinda. Windy mencatat tidak ada alasan resmi atau pengumuman perubahan jadwal dari Pemprov. “Perihal konfirmasi diganti atau seperti apapun itu warga tidak tahu menahu,” ujarnya.

Kekecewaan ini memperpanjang daftar janji yang belum ditindaklanjuti. Sebelumnya, gubernur menandatangani pernyataan bersama ESDM untuk mengupayakan pencabutan izin PT Mantimin Coal Mining (MCM), yang dituding memakai jalan negara untuk hauling. Hingga kini, warga menilai belum ada tindak lanjut yang jelas.

Salah satu yang diminta oleh warga adalah meskipun aktivitas hauling batubara berhenti, tentu tidak menghilangkan dugaan tindak pidana pelanggaran lingkungan yang selama ini sudah dilakukan oleh PT MCM. "Jadi Gubernur masih punya PR untuk menyelesaikan hal-hal itu dan jangan PHP lagi sama warga,” kata Windy. Media ini terus berupaya menghubungi pihak MCM untuk mendapatkan tanggapan. Tak pernah ada respons. Kantor mereka di Cityloft Apartement Jakarta, juga sudah setahun belakangan tak aktif.

Kerentanan korban bukan isu baru. Puncak konflik terjadi saat Tragedi Muara Kate pada 15 November 2024 menewaskan Russell (60), seorang tetua adat, dan melukai Anson (55). Dalam setahun terakhir, aktivitas hauling liar yang memakai jalan negara juga terkait dengan sejumlah kecelakaan fatal, termasuk insiden yang menewaskan seorang ustadz di Songka dan seorang pendeta di tanjakan Marangit. Media ini juga sudah berupaya menghubungi Gubernur Kaltim Rudy Masud. Tak ada respons. 

Tinjau Hauling H Isam

Alih-alih menemui warga, Gubernur Rudy Masud memimpin peninjauan jalan hauling milik PT Jhonlin Group di Batu Engau, Paser. Jalan khusus selebar 10 meter ini digadang-gadang sebagai solusi agar armada MCM tak lagi mencaplok jalan negara. Seorang pejabat yang mendampingi gubernur saat kunjungan mengatakan sudah ada lima tongkang yang berangkat. "Batu baranya dari PT MCM. Tadi gubernur bilang bagus sudah lewat sini, gak ada halangan lagi katanya."

Didampingi Bupati Paser Fahmi Fadli, gubernur melintasi jalur menuju jetty Pelabuhan Desa Tebru Paser Damai. Warga menyampaikan kebutuhan mendesak lain, seperti penerangan jalan, perbaikan jembatan, serta infrastruktur penunjang. Gubernur sempat meminta perusahaan dan pemerintah daerah memperhatikan hal tersebut.

"Bagi warga Muara Kate dan Batu Kajang, kehadiran gubernur bukan sekadar seremoni. Mereka menuntut kepastian tindakan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran lingkungan dan perbaikan infrastruktur yang menyelamatkan nyawa. Janji saja tidak cukup," kata Windi.