Samarinda, EKSPOSKALTIM – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 8 Juli 2025. Pertemuan itu membahas rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gubernur menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional tersebut. Ia menyebut inisiatif Presiden ini sangat penting dan menyatakan siap mengawal implementasinya di daerah.

“Kami siap mengawal BGN agar SPPG bisa berjalan dengan baik di Kaltim. Saya sangat setuju program Bapak Presiden ini. Menurut saya ini luar biasa. Saya cocok sekali,” kata Rudy Mas’ud, yang akrab disebut Gubernur Harum.

Namun, Rudy juga menyoroti sejumlah tantangan, terutama menyangkut kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah Kaltim. Ia mencontohkan wilayah pesisir dan pedalaman seperti Sepatin, Tani Baru, dan Muara Pantuan di Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau.

“Penempatan SPPG di daerah terpencil pasti tidak mudah. Infrastruktur terbatas, jumlah penduduk dan sekolah juga belum banyak, baik SD, SMP, apalagi SMA,” katanya.

Karena itu, ia berharap ada penyesuaian standar pelaksanaan SPPG untuk wilayah-wilayah dengan kondisi khusus seperti itu. Untuk daerah perkotaan, ia yakin program akan berjalan lebih lancar, seperti yang baru diresmikan di Balikpapan bekerja sama dengan Polda Kaltim.

Rudy menambahkan, pihaknya akan segera mengundang para bupati dan wali kota untuk membahas kesiapan masing-masing daerah, khususnya soal pemetaan lokasi SPPG dan penetapan homebase-nya.

Sementara itu, Dr Dadan menjelaskan, secara nasional BGN akan membangun 350 SPPG. Di Kaltim, ditargetkan ada tiga SPPG di setiap kabupaten dan kota. Setiap unit akan mendapat anggaran Rp10 miliar per tahun.

“SPPG akan menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG. Mereka yang akan memasak, menyiapkan menu, dan memastikan makanan bergizi sampai ke penerima manfaat,” jelasnya.

Setiap SPPG akan diisi oleh tiga personel inti: kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Kepala satuan berasal dari pusat, sedangkan dua lainnya akan direkrut dari daerah dengan status PPPK. Selain itu, akan dilibatkan sekitar 50 relawan per unit.

BGN memperkirakan program ini akan menyerap sekitar 30 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia.