Samarinda, EKSPOSKALTIM – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mewacanakan agar seluruh angkutan alat berat tambang batu bara tidak lagi menggunakan jalur darat, melainkan dialihkan ke jalur perairan.

Menurutnya, beban tonase angkutan yang tinggi telah memperparah kerusakan jalan. Penggunaan jalur sungai dinilai lebih efisien dan ekonomis.

Namun, wacana itu tak lepas dari kritik Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Windy Pranata dari Divisi Advokasi dan Database JATAM Kaltim menilai usulan tersebut tidak bisa diputuskan sepihak tanpa melibatkan masyarakat.

Windy menekankan bahwa akar persoalan ada pada rantai produksi dan distribusi sumber daya alam yang selama ini minim transparansi.

“Mungkin harus dilihat dulu, karena permasalahan sebenarnya dari produksi hingga distribusi seluruh rantai pengerukan sumber daya alam seperti batu bara, kayu, itu sampai hari ini tidak ada transparansinya, bahkan keterlibatan masyarakat secara utuh,” ujar Windy kepada EKSPOSKALTIM, Sabtu (28/6). “Sehingga kalau pun dikatakan sebagai solusi, masyarakat Kalimantan Timur harus dilibatkan, bukan hanya keputusan sepihak oleh Gubernur.”

Windy juga mengingatkan potensi dampak serius jika angkutan dialihkan ke jalur sungai. Ia mencatat sejak diresmikannya Jembatan Mahakam, sudah terjadi 23 kali insiden penabrakan oleh tongkang. Jika tongkang batu bara makin padat, masyarakat yang menggantungkan hidup di Sungai Mahakam, termasuk nelayan dan petambak, akan terdampak langsung.

“Setiap sore, di hilir Jembatan Mahkota itu bisa parkir ratusan tongkang. Itu mengganggu ruang ekonomi masyarakat. Bahkan keramba petambak pun sering ditabrak tongkang batubara,” jelasnya.

Ia menilai kebijakan gubernur justru berisiko memindahkan masalah dari darat ke sungai. "Solusi ini enggak menjamin keselamatan masyarakat, justru hanya memindahkan kekacauan dari darat ke perairan,” katanya.

Windy juga menyoroti kegagalan pemerintah menindak tegas perusahaan tambang atas kerusakan jalan dan ekosistem. Ia menegaskan bahwa Sungai Mahakam bukan hanya jalur logistik, tetapi juga habitat makhluk hidup yang harus dilindungi.

"Transportasi sungai ini berdampak besar, bukan cuma ke masyarakat, tapi juga ekosistem. Intensitas sonar kapal akan mengganggu habitat pesut Mahakam. Sekarang jumlahnya bahkan sudah di bawah 100 ekor," tegasnya.

Menurut JATAM, perlu ada kajian serius dan keterlibatan berbagai pihak dalam menyusun solusi. Mulai dari perusahaan, masyarakat, hingga lembaga pemerintah. Semua harus duduk bersama membahas akar masalah, pengawasan produksi, dan pengaturan lalu lintas sungai secara menyeluruh.

“Intinya, ini harus dikaji lebih serius. Jangan hanya membuat wacana lalu memindahkan masalah dari darat ke sungai seolah-olah jadi solusi,” pungkas Windy.

Wacana Gubernur

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menggodok skema angkutan alat berat dan batu bara tak lagi melintasi jalan darat, melainkan jalur sungai.

Wacana ini disampaikan Rudy dalam pertemuan dengan pelaku tambang dan migas di Jakarta, sebagai respons atas masifnya kerusakan jalan nasional.

“Seluruh angkutan alat berat kalau bisa lewat jalur sungai atau laut, supaya tidak merusak jalan nasional maupun provinsi,” tegas Rudy. Ia mencontohkan bobot trailer dengan alat berat bisa mencapai 60 ton, mempercepat kerusakan jalan yang kini jadi beban pemerintah daerah.

Rudy juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim agar penggunaan jalan raya oleh angkutan tambang dihentikan.

Pemprov, menurut Rudy, tetap akan melindungi investasi pertambangan, tapi perusahaan juga harus ikut menjaga infrastruktur. “Jangan mempercepat kerusakan jalan-jalan di Kaltim,” ujarnya.