Jakarta, EKSPOSKALTIM — Di tengah wacana efisiensi belanja negara yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, anggaran pengadaan mobil dinas justru mengalami lonjakan. Biaya kendaraan pejabat eselon I naik menjadi Rp931,6 juta per unit untuk tahun anggaran 2026. Padahal sebelumnya, angka ini berada di kisaran Rp878,9 juta.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Selain membuka opsi kendaraan listrik, aturan ini justru menuai kritik publik karena kenaikannya berbarengan dengan pemangkasan tunjangan-tunjangan pegawai.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai wajar jika publik mempertanyakan logika kebijakan ini. Sebab di saat bersamaan, pemerintah mencabut uang saku untuk rapat PNS, baik halfday maupun fullday, demi alasan penghematan.

"Kalau efisiensi hanya menyasar staf-staf bawah, tapi tidak menyentuh anggaran besar di level pejabat, tentu akan menimbulkan pertanyaan. Ini seperti efisiensi yang tidak adil,” ujar Wahyudi dikutip dari detikcom, Sabtu (7/6).

Ia juga menyinggung keberadaan tenaga ahli yang direkrut pejabat publik dengan fasilitas hampir setara menteri. Menurutnya, anggaran di pos semacam itu jauh lebih besar dibanding pemangkasan tunjangan rapat.

“Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam efisiensi. Di satu sisi hemat uang saku, di sisi lain pengeluaran besar tetap jalan,” kritiknya.

Wahyudi menyatakan bahwa prinsip efisiensi semestinya diarahkan ke belanja yang memang boros atau tidak produktif, bukan sekadar pemangkasan administratif.

Ia mendorong dilakukan audit menyeluruh atas belanja operasional negara, termasuk biaya kendaraan, renovasi kantor, hingga perjalanan dinas.

“Pemerintah perlu membuka data siapa saja yang selama ini menikmati fasilitas seperti rapat di hotel-hotel mewah dan perjalanan luar negeri. Semua harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Senada dengan itu, ekonom senior INDEF Mohamad Fadhil Hasan menilai desain efisiensi anggaran sejauh ini masih kabur dan kontradiktif.

“Harusnya dilakukan evaluasi menyeluruh; mana belanja yang berdampak besar ke ekonomi, mana yang tidak efisien. Bukan dipukul rata,” ucap Fadhil.

Ia mengusulkan agar pemerintah membuat petunjuk teknis dan pelaksanaan efisiensi yang jelas, menyeluruh dari pusat hingga daerah. Tujuannya agar program efisiensi tidak tumpang tindih dan bisa berdampak nyata, bukan sekadar simbolik.