EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking, menggelar reses dengar aspirasi bersama warga Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Jumat (3/12/2021).

Kegiatan ini dihadiri puluhan warga RT 11, 12 dan 13. Dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca juga : 17 Sekolah di Bontang Belum Usulkan PTM Terbatas

Suhriah Sanusi misalnya, warga RT 12 ini mengeluhkan pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dianggap sangat memberatkan. Apalagi di situasi pandemi Covid-19 saat ini. Ia harus membeli sekitar 10-15 buku LKS dengan harga Rp 15 Ribu per buku bagi dua anaknya yang sekolah di SDN 09 Bontang dan SMPN 3 Bontang.

"Kalau tidak beli, anak kita tidak bisa belajar. Kami minta itu dihapuskan," ujarnya saat menyampaikan aspirasinya.

Senada, Siti Aman, warga RT 11 juga menyampaikan keluhannya terhadap janji pemerintah yang belum terealisasi. Salah satunya pengadaan seragam sekolah.

"Sekarang sudah Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kalau bisa  kami minta seragam sekolah sudah ada," ungkapnya.

Masalah wifi gratis program Pemkot juga turut dikeluhkan Nasir. Warga RT 11 ini mengungkapkan, jangkauan akses wifi gratis yang dipasang di mushola hanya mampu menjangkau 10 rumah. Padahal wifi itu sangat diperlukan bagi keperluan sekolah yang saat ini masih via daring.

"Kalau bisa ditambahkan kapasitasnya biar bisa dijangkau semua warga. Apalagi untuk kebutuhan anak-anak sekolah online," bebernya.

Menanggapi hal itu, Raking mengungkapkan, akan segera menyampaikan hasil reses keluhan warga tersebut dalam rapat bersama pemerintah kota dan DPRD Bontang.

"Jadi aspirasi hari ini akan kami lanjutkan dalam rapat paripurna hasil reses. Fokus bela wong cilik yang ekonominya kurang apalagi di tengah Covid," bebernya.

Baca juga : Pembangunan Pasar Citra Mas Rampung, Pedagang Tagih Janji Pemkot Bontang

Politikus Partai Berkarya ini pun akan segera menindaklanjuti persoalan buku LKS yang masih diperjualbelikan, dengan memanggil Dinas Pendidikan Bontang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Soal buku LKS yang masih diperjualbelikan itu kami akan panggil Dinas Pendidikan. Setau saya itu tidak boleh diperjualbelikan. Harusnya bisa diberikan gratis. Apalagi pandemi begini, sangat memberatkan orang tua murid," tandasnya. (*)