23 September 2021
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Tekan Perselisihan Hubungan Industrial, Disnaker Bontang Gencarkan Mediasi


Tekan Perselisihan Hubungan Industrial, Disnaker Bontang Gencarkan Mediasi
Kabid Hubungan Industrial Disnaker Bontang, M Saifullah. (Dok.EKSPOSKaltim)

EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi perhatian Dinas Ketengakerjaan (Disnaker) Bontang. Tak heran, berbagai upaya penyelesaian dilakukan. Seperti melakukan mediasi.

Mediasi merupakan cara untuk penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Baca juga : Disnaker Bontang Kembali Umumkan Loker PT KNE, Berikut Posisi dan Syaratnya

Bahkan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh, hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih mediator yang netral.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnaker Bontang, M Saifullah mengatakan perselisihan atau konflik perusahaan biasa terjadi. Sesuai Undang-Undang (UU) No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, konflik antar perusahaan dan karyawan dapat diselesaikan dengan metode melalui mediasi.

Kata dia, saat ini pihaknya mempunyai empat moderator ditambah dirinya dalam menyelesaikan masalah di wilayah Bontang.

“Ada 5 moderator. Tugasnya, melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan,” katanya saat dihubungi, Rabu (18/11/2020).

Perselisihan hubungan industrial dapat meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Baca juga : Materinya Menarik, Peserta Antusias Ikut Pelatihan Modifikasi Rias Pengantin Muslim

 “Tahun ini ada 20 kasus sudah berhasil kami tangani,” sebutnya.

Untuk memaksimalkan fungsinya, pihaknya akan menambah tenaga moderator. Namun berdasarkan regulasi yang ada. Kata dia, syarat moderator harus tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi  Kementrian Ketenagakerjaan.

“Pengennya ditambah. Tetapi saat ini belum ada penerimaan bidang tersebut,” imbuh pria yang ramah itu. (adv)

Reporter : Hermawan    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0