10 Juli 2020
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Raperda B3 Kembali Digodok, Tambahan 2 Ayat Perkokoh Tugas DLH Bontang


Raperda B3 Kembali Digodok, Tambahan 2 Ayat Perkokoh Tugas DLH Bontang
Suasana Rapat Raperda Pengelolaan Limbah B3 Antara Komisi III dan Tim Asistensi, di Gedung DPRD Bontang, Senin ( 29/06). (EKSPOSKaltim/Endar)

EKSPOSKALTIM, Bontang - Komisi III DPRD Bontang kembali menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Senin (29/06/2020).

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Bontang. Sejauh ini progres dari pembahasan raperda tersebut diperkirakan mencapai 70 persen.

Baca juga: Dewan Prihatin Bontang Barat Belum Miliki Pemakaman Muslim

Dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik, hingga saat ini sebanyak 55 pasal telah dibahas dari total keseluruhan pasal yang akan disinkronisasi mencapai 83 pasal.

"Sejauh kita sudah bahas pasal 56,57, 58 dan 59 ini tentang pengawasan," kata Politisi PKS ini saat ditemui usai rapat.

Malik menambahkan, dalam pembahasan yang sudah berlangsung beberapa bulan ini, terdapat beberapa catatan sehingga pihaknya harus melakukan penundaan terutama di pasal 39. Namun kini sudah menemui dua kesepakatan, yaitu pertama menghapus "kalimat wali kota melalui", kemudian menambah menjadi dua ayat.

Untuk ayat pertama, perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, memberikan pertimbangan teknis atas permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Selanjutnya untuk ayat dua, perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, dalam memberikan pertimbangan teknis itu sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk tim khusus.

Baca juga: Banyak Resepsi Nikah Gunakan Jalan Umum, Legislator Bontang Usulkan Ini

"Ke-dua ayat itu untuk memperkokoh tugas DLH karena kita berada di daerah Industri berat," ujar Malik menambahkan.

Nantinya perubahan tersebut akan dikonsultasi ke biro hukum Pemerintah Provinsi Kaltim serta ke Kementrian Hukum dan HAM. “Secara regulasi akan konsultasi dan difasilitasi ke Kemenkum HAM," ucapnya.

Sisa pasal yang belum dibahas sekitar 33 pasal, dan ditargetkan rampung pada bulan Juli mendatang. “Mungkin dua atau tiga kali pertemuan lagi lah," tutupnya. (adv)

Reporter : Asep Suhendar    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0