04 April 2020
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Opini: Omnibus Law : Spirit Reforma Agraria


Opini: Omnibus Law : Spirit Reforma Agraria
Syahrul Ramadhan (Mahasiswa Fakultas Ilmu Sospok Universitas Muhammadiyah Malang).

EKSPOSKALTIM.com- “Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman”, demikian bunyi lagu karya Koestono Koeswoyo yang menggambarkan betapa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam seperti emas, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Mengingat Indonesia Negeri yang agraris yang dimana sektor pertanian menjadi penting untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan hasil pertanian yang diperoleh dapat meningkatkan prekonomian Indonesia.

Berbicara agraria dapat dikatakan sebagai tanah atau pertanian. Secara etimologi dari bahasa yunani terdapat dua kata yaitu agre artinya “tanah” atau “sebidang tanah (ladang)”, dan agrarius yaitu “persawahan, pertanian, perladangan”. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no 5 tahun 1960, pengertian agraria dapat di artikan secara luas seperti bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya. Karena agraria bukan hanya sebatas dalam artian tanah, melainkan dalam konsep yuridis yaitu berupa hak. Maka yang berhak melakukan eksplorasi kekayaan alam yang ada di suatu wilayah atau area tersebut yaitu pemilik wilayah karena telah memiliki hak atas wilayah tersebut.

Baca juga: Opini: Mengkritisi Keseriusan Penguasa Berantas Narkoba

Tanah merupakan salah satu kebutuhan setiap manusia karena segala aktivitas manusia yang dilakukan di muka bumi selalu berhadapan dengan tanah. Dalam artian manusia tidak bisa meninggalkan tanah dalam berbagai aktivitas yang dilakukan dimuka bumi ini. Dengan demikian tanah menjadi hal terpenting untuk bisa memenuhi kebutuhan dari manusia yang berada diatasnya. Konflik agraria yang terjadi sering sekali terjadi antara pemilik tanah (rakyat), dan berbagai macam elit politik, militer, serta pemodal yang ingin merampas hak dari rakyat. Secara tidak langsung akan menimbulkan berbagai macam konflik yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Konflik yang terjadi banyak sekali terkait agraria di Negara Indonesia. Pada masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai Reformasi konflik agraria terus terjadi karena dampak dari warisan kebijakan pada zaman penjajahan.

Konflik agraria yang terus-menerus terjadi akan membuat suatu permasalahan yang berkepanjangan dan tidak dapat terselesaikan. Karena setiap elit politik memiliki kepentingan tersendiri dengan pemodal yang ingin mengekploitasi alam. Sehingga tanah menjadi sasaran utama untuk melakukan pengerukan kekayan alam yang terkandung didalamnya. Supaya bisa mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga akan berdampak pada rusaknya ekosistem yang ada.

Penguasaan tanah yang dilakukan akan menjadi buruk karena bersebrangan dengan nilai-nilai sosial. Secara tidak langsung akan berdampak pada keberlanjutan lingkungan hidup. Setiap perebutan tanah sering sekali penegak hukum ikut serta membela pemilik modal untuk melancarkan bisnisnya. Sehingga masyarakat yang memperjuangkan haknya kalah di mata hukum. Konflik agraria sering sekali terjadi antara petani dengan militer. Percecokan antara petani dan militer mengakibatkan banyaknya petani yang ditahan tanpa proses hukum, bahkan ada luka-luka dalam memperjuangan tanahnya, dan yang lebih tragisnya lagi ada yang tertembak bahkan tewas dalam memperjuangkan lahan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani banyak diperoleh dari tanah yang diolah untuk persawahan, dan perkebunan.

Permainan yang dilakukan oleh penguasa tidak terlepas dengan dukungan yang serentak dilakukan oleh aparat negara dan penegak hukum. Hal ini menjadi strategi mereka agar kepentingan yang dimiliki dapat terjalankan dengan akal bulus mereka. Pergerakan rakyat akan terus bergejolak untuk bisa mempertahankan hak yang mereka miliki. Dengan perlawanan tersebut mampu memberikan penekanan terhadap manusia yang sama sekali tidak ada rasa kesatuan dalam Negara. ketika melihat kata Karl Marx segala bentuk yang ada di muka bumi atau alam adalah bentuk dari kepemilikan bersama. Namun kata tersebut sudah berputar arah dengan adanya sistem yang membuat kaya semakin kaya dan miskin semakin melarat. Di karenakan adanya penguasa yang selalu menindas rakyatnya sendiri tanpa melihat kehidupan yang mereka jalankan dimuka bumi sebagai mahkluk sosial. Seharusnya penguasa tersebut bisa memberikan konstribusi yang besar terhadap rakyatnya. Namun yang terjadi dilapangan tidak ada.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan beberapa konflik sengketa pertanahan di beberapa sektor yaitu pertanian, transmigrasi, perumahan, perkebunan, industry dan hutan. Data KLHK pada tahun 2015-2019 terdapat konflik sengketa tanah sebanyak 9.124 konflik. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat kasus konflik agararia di Indonesia Tahun 2017 terdapat 269 kasus. Kemudian Tahun 2018-April 2019 tercatat 196 konflik agraria di Indonesia untuk ditangani. Konflik agraria sering terjadi di sektor perkebunan, Badan Usaha Milik Negara, Infrastruktur, lingkungan, Kehutanan, dan pertambangan. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa konflik agraria menjadi permasalahan dasar yang tidak pernah terselesaikan.

Baca juga: Opini: Pemindahan Ibu Kota, Langkah Berani Menuju Indonesia Maju

Kemudian munculnya Omnibus Law yang memudahkan perizinan pemodal untuk membuka bisnis di Indonesia dengan demikian, apakah mampu mewujudkan spirit reforma agraria? Sudah dipastikan reforma agraria hanya sebatas wacana. Data dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, ada 632 regulasi dalam bidang pertanahan kemudian 208 peraturan sudah tidak berlaku. Dengan berlakunya 424 regulasi tersebut masih mengalami permasalahan. Maka sprit reforma agraria yang dibuat oleh pemerintah tidak bisa terwujudkan dengan baik.

Omnibus law yang berbicara tentang pertanahan belum mampu memberikan perubahan karena selama ini reforma agraria di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Berbagai macam konflik agraria masih banyak terjadi di Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan. Munculnya Omnibus Law ini sudah dipastikan akan menguntungkan industri, investor dan pemodal. Sehingga pengalihan fungsi lahan akan marak terjadi, dan konflik agraria tidak akan pernah terselesaikan. Sehingga masyarakat sipil akan mengalami dampak yang buruk ketika terjadi benturan hak atas tanah. Sudah dipastikan masyarakat akan kalah dengan pemilik modal yang ingin menjalankan bisnisnya. Dengan demikian Omnibus Law akan menjadi berbahaya untuk masyarakat dan menguntungkan bagi pemodal yang menjalankan bisnis.

Penulis: Syahrul Ramadhan (Mahasiswa Fakultas Ilmu Sospok Universitas Muhammadiyah Malang)

(Tulisan ini menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi tanggung jawab redaksi EKSPOSKaltim.com)

Reporter :     Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0