20 Oktober 2020
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

DPRD Kaltim Kecewa, Tak Pernah Dilibatkan Dalam Persiapan Ibu Kota Negara


DPRD Kaltim Kecewa, Tak Pernah Dilibatkan Dalam Persiapan Ibu Kota Negara
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Meski sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi ibu kota negara baru RI, namun hingga saat ini Pemprov Kaltim belum duduk bersama dengan DPRD Kaltim membahas persiapan tersebut.

Kekecewaan pun disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. Menurut Politikus PAN ini, selayaknya Pemprov Kaltim mengajak diskusi perihal persiapan daerah menyambut ibu kota negara. Ia mengaku hingga saat ini legislatif belum dilibatkan dalam isu tersebut.

Baca juga: Peluang Terbuka, Koalisi PDIP - Gerindra di Pilkada Samarinda

“Padahal ini kan menyangkut masa depan Kaltim. Menyangkut rakyat Kaltim, saya harap gubernur sudah mulai membahas persiapan dan rencana apa yang akan dilakukan daerah,” kata wakil rakyat dari dapil Kutai Kartanegara ini.

Begitu pula dalam pembahasan aturan di tingkat provinsi yang berkenaan dengan ibu kota negara. Menurutnya, DPRD Kaltim secara lembaga belum pernah diikutsertakan.

Ia pun mengkritik, ketika belum ada pembahasan oleh legislatif, tiba-tiba Gubernur Kaltim Isran Noor sudah mewacanakan ingin menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang lahan non komersial.

“Apa yang mau ditetapkan dalam bentuk pergub, harus kita (legislatif) pahami juga. Jangan sampai setelah ada masalah, baru kita demo terus. Karena memang pemprov tidak pernah melibatkan DPRD Kaltim. Ini kan repot juga. Maksud saya, ini harus didudukkan bersama,” pintanya.

Ia mengusulkan, pemprov segera membuat rembuk daerah memanggil seluruh bupati, wali kota, dan legislatif se-Kaltim berembuk soal aturan IKN. Tujuanya, agar menampung seluruh aspirasi di daerah, termasuk aspirasi masyarakat, untuk masuk dalam pergub yang direncanakan tersebut.

Baca juga: Orang Tua Berperan Penting Jaga Kesehatan Gigi Anak

“Ini bukan persoalan gampang. Ibu kota negara yang dipindah di sini, harus didiskusikan dengan baik. Minimal gubernur berkoordinasi dengan pimpinan dewan,” imbuhnya.

Menurutnya, jika tidak ada koordinasi baik antara seluruh lembaga pemerintah daerah, maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Jangan sampai, kata Bahar, dampak dari kebijakan ini malah merugikan masyarakat Kaltim.

“Cuma kata kuncinya, jangan sampai rakyat tersingkirkan dengan hadirnya ibu kota negara ke Kaltim ini,” tegasnya. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0