EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Memperingati Hari Pelanggan Nasional 4 September 2019, PT Pertamina berharap aparat dan pemerintah daerah dapat menertibkan pengecer dan penjual bahan bakar minyak (BBM) “pertamini”.

General Manager PT Pertamina MOR VI Kalimantan , Boy Frans J Lapian mengatakan, sesuai aturan jenis usaha tersebut telah melanggar ketentuan dan merugikan konsumen. Sebab, dalam aturan pemerintah hanya PT Pertamina yang dapat menjual BBM khususnya minyak yang bersubsidi.

Baca juga: HMI Apresiasi Kapolda Kaltim Dalam Pemberantasan Narkoba

“Karena pengecer ini kan memang tidak sesuai ketentuan dari aturan penjualan BBM di Indonesia. Saya mengharapkan itu tidak ada. Kami jelas-jelas menentang adanya pertamini. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena bukan kewenangan kita,” katanya, saat menyapa konsumen pengguna produk Pertamina, di SPBU Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Rabu (4/9/2019).

Boy menganggap, penjualan di luar SPBU sebenarnya justru memberatkan konsumen. BBM yang diberi subsidi, malah harganya dijual dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.

“Kami menghimbau para spekulan ini janganlah memberatkan rakyat. Apalagi yang dibeli ini kan sesungguhnya untuk rakyat miskin. Jangan kita menyebabkan rakyat ini bertambah berat,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, dampak fenomena penjualan BBM pengecer ini juga menyebabkan jatah atau alokasi BBM yang murah bersubsidi di SPBU cenderung cepat habis. “Karena jelas mereka mengurangi stok di Pertamina yang seharusnya dijual ke rakyat,” ucap Frans.

Selain soal harga yang lebih tingi, menurutnya, ada dua kerugian jika konsumen membeli di luar SPBU. Selain karena tidak aman, juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kadar mutu kualitas BBM tersebut.

Baca juga: BNNP Kaltim Musnahkan Sabu 17 Gram dari Tiga Tersangka

“Saya juga megimbau masyarakat supaya lebih waspada membeli BBM. Sebaiknya jangan membeli di luar, karena itu akan menyebabkan pihak- pihak ini akhirnya hilang, karena tidak ada konsumennya,” pesannya.

Kendati demikian, Boy Frans mengaku Pertamina tidak dapat berbuat banyak untuk menertibkan pegecer. Sebab, kewenangan tersebut berada pada kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Pihaknya berjanji akan melakukan komunikasi untuk persoalan tersebut.

“Supaya seperti ini semakin kita minimalisir, sehingga masyarakat benar-benar menikmati BBM yang harganya tepat dan bertanggung jawab,” tukasnya. (*)