EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Pengalihan operasional Blok Migas Mahakam di Kutai Kartanegara dari Total E&P ke Pertamina Hulu Mahakam yang memberikan jatah pembagian participasting interest (PI) 10 persen kepada daerah sudah terwujud.

Namun alih-alih daerah mulai mengelola pendapatan dari PI tersebut, muncul pro dan kontra akhir-akhir ini antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam proses pembagian PI 10 persen.

Baca juga: UMP Kaltim 2019 Ditetapkan Rp 2,7 Juta

Sejumlah wakil rakyat di Kaltim tak sepaham terkait persoalan tersebut. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan, desakan pemberian porsi 50 persen dari PI 10 persen kepada Kukar akan menimbulkan kecemburuan bagi sembilan daerah lainnya di Kaltim. Sebab, kata dia, penghasilan dari PI akan dikelola pemprov untuk dibagi pada seluruh daerah di Benua Etam.

Meski sebagai wilayah operasional sebagain besar sumur Blok Mahakam, menurutnya, tidak lantas mengharuskan Kabupaten Kukar mendapatkan bagian yang seimbang dengan provinsi.

Sebab, apabila tuntutan tersebut direalisasikan maka sejumlah kecamatan yang berdekatan dengan Blok Mahakam pun akan ikut bersuara yang sama dan meminta bagian yang sama dengan kabupaten.

“Akibatnya, akan menimbulkan polemik di daerah. Blok minyak ini berada di pesisir seperti Muara Jawa, Anggana, dan Samboja. Kalau kita bring it down, ribut lagi nanti di daerah. Sebagai daerah penghasil, kecamatan akan menuntut harus dapat lebih banyak,” katanya, Rabu (13/11/2018).

Mencermati pro kontra tersebut, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyarankan semua elemen agar fokus mengelola PI 10 persen, dan menahan diri untuk menuntut pembagian porsi antar provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim.

“Yang jadi persoalan, apakah 10 persen itu sudah konkret kita urus? Itu dulu. Apakah sudah kita terima atau belum?,” imbuhnya.

Terlebih, perusahaan daerah (perusda) yang ditunjuk untuk mengelola PI di blok minyak itu belum menerima hasil. Belum lama ini, Perusda Migas Mandiri Pratama (MMP) baru melakukan head of agreement (HoA). Tujuannya, agar muncul kesepamahan bahwa perusahaan tersebut dapat mengelola blok yang pernah dikelola sejumlah perusahaan asing.

“Kemarin kita tunjuk Perusda MMP. Itu baru diminta menangani eks blok yang dikelola Total E&P. Sementara ada lagi eks Viko dan Chevron. Sampai saat ini, itu juga belum di-follow up,” sebutnya.

Samsun menyatakan, mestinya pemda Kukar fokus mematangkan personalia serta perencanaan bisnis Perusda MMP dan Perusda Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM).

Baca juga: Dewan Minta Jalan Poros Menuju Bandara APT Pranoto Samarinda Dilebarkan

Kata dia, DPRD Kaltim pernah dibuat kecewa oleh pemerintah daerah yang meminta segera diselesaikan peraturan daerah (perda) tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusda MMP. Namun kenyataannya, perusda tersebut tak kunjung mengelola PI di Blok Mahakam.

“Padahal ekspektasi kita terhadap Blok Mahakam ini luar biasa. Ini yang perlu diketahui masyarakat. Jangankan bicara ratusan miliar atau triliunan, yang kita dapatkan hanya belasan miliar. Pendapatan kita ini masih di angan-angan. Tetapi seolah-olah sudah ada,” ucapnya.

Samsun berharap, kedua perusda tersebut memastikan pendapatan yang akan diperoleh Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar dalam pengelolaan PI 10 persen di Blok Mahakam.

“Karena kita tidak pernah tahu, berapa cost of money untuk mengelola blok itu. Katakanlah dapat dari 10 persen itu Rp 1 triliun. Dihitung berapa yang akan dikelola perusda dan masuk kas daerah,” tandasnya. (adv)

Video Terkini EKSPOS TV: Dinkes & KB Bontang Gelar Germas Dan Launching Kelurahan Siaga Guntung

ekspos tv