15 November 2018
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Raperda Perubahan Pajak Daerah Kaltim Disetujui


Raperda Perubahan Pajak Daerah Kaltim Disetujui
Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah Muspandi saat menyampaikan laporan pada rapat paripurna ke-32 DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (5/11). (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Pajak Daerah No 1 Tahun 2011 Kalimantan Timur meyampaikan laporan akhir pembahasannya, dalam rapat paripurna ke-32, Senin (5/11/2018).

Dalam laporannya tersebut, Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah Muspandi meminta lembaga DPRD untuk menyetujui raperda tersebut menjadi perda tentang perubahan kedua Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Baca juga: UMP Kaltim 2019 Ditetapkan Rp 2,7 Juta

Adapun pertimbangan perubahan tersebut, kata dia, adalah perkembangan ekonomi sehingga perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan. Misalnya, menyesuaikan beberapa ketentuan pungutan dengan mengacu pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Kemudian, mengisi kekosongan hukum OPD yang selama ini belum diatur secara tegas. Perihal pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menjaring kebutuhan daerah masih rendah, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan PAD dengan melakukan reformasi tarif BPKB dan PKB naik sebesar 0,25 persen.

“Perubahan kedua Perda Kaltim No 1 Tahun 2011 ini ada perbaikan atau penyempurnaan atas 12 pasal peraturan,” katanya.

Di antara perubahan pasal yang diatur tersebut, yakni berkaitan dengan tarif pajak kendaraan bermotor. Dalam pasal 7 disebutkan, tarif PKB ditetapkan sebesar 1,75 persen untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi.

Pasal 8, tarif progresif ditetapkan untuk kendaraan bermotor R4 atau lebih, dengan kepemilikan kedua sebesar 2,25 persen. Kepemilikan ketiga sebesar 2,75 persen, kepemilikan keempat sebesar 3,25 persen serta kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,75 persen.

“Sedangkan untuk roda 2 dan roda 3 di atas 200 CC kepemilikan kedua sebesar 2,25 persen, kepemilikan ketiga 2,75 persen, kepemilikan keempat 3,25 persen, kepemilikan kelima dan seterusnya 3,75 persen,” sebut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 0,01 persen untuk kendaraan bermotor bukan umum, umum dan kendaraan pemerintah seperti TNI dan Polri. Dan 0,75 persen untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat yang tidak mengunakan jalan umum.

Menurutnya, selama masa pembahasan raperda perubahan ini masih meninggalkan beberapa permasalahan yang diharapkan oleh pansus agar mendapat perhatian serius oleh Pemprov Kaltim untuk dibuatkan strategi dan regulasi yang mengikat.

Ia meminta, pemprov dapat menindaklanjuti penagihan pajak terhutang atas kendaraan alat-alat berat sampai batas waktu tahun 2020 sebagaimana putusan MK No 3/PU/13/2015.

Baca juga: Baharuddin Demmu Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat Kutai Kartanegara

Selain itu, kata dia, persoalan banyaknya kendaraan bermotot dengan plat di luar KT yang beroperasi di wilayah Kaltim. Baik yang dimiliki perusahaan maupun oleh pribadi menjadi persoalan sendiri yang harus dicarikan solusinya.

“Mengapa masyarakat Kaltim lebih senang membeli kendaraan bermotor di luar daerah, mengingat pajak kendaraan bermotor tersebut akan diterima dan dibayarkan kepada di mana kendaraan tersebut berdomisili,” imbuhnya.

Dengan disahkan raperda perubahan kedua tentang Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut, Pansus berharap pemprov dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak pada tahun 2019.

Pada 2018 pajak daerah diproyeksi sebesar Rp 3,52 triliun sedangkan pada 2019 ditargetkan sebesar Rp 3,38 triliun, ataumengalami penurunan sebesar Rp 11,1 miliar.

“Dengan dmeikian menjadi perhatian serius kita bersama agar realisai dari pajak daerah dapat mendongkrok PAD tahun 2019 dan memenuhi dari target yang diproyeksikan,” tuturnya.

“Perubahan no 1 tahun2011 ini merupakan upaya DPRD Kaltim dan pemprov kaltim untuk melahirkan peraturan yang lebih adil, dan tertib administratif dan lebih mendoorong peningkatan pendapatan asli daerah,” tukasnya.

Olehnya, lanjut ia menambahkan, sambil menuggu hasil fasilitasi dan evaluasi dari Kemendagri, pansus meminta pada dewan dapat memberikan persetujuan agar ditetapkan menjadi perda.

Video EKSPOS TV: Dinkes & KB Bontang Gelar Lomba Triathlon Games Sambut HKN 2018

ekspos tv

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0