EKSPOSKALTIM, Bontang – Pembangunan bandar udara di Kota Bontang masih tanda tanya. Pasalnya, lahan yang dibutuhkan cukup luas dan membutuhkan porsi keuangan yang besar.

Wakil Walikota Bontang Basri Rase mengatakan hal tersebut saat meninjau lokasi bersama rombongan DPRD Kaltim Dapil V di Danau Kanaan, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Senin (13/2) sore.

Basri mengatakan, hal ini berlaku karena adanya peraturan bahwa pembangunan bandara yang luasnya di atas lima hektar, masuk dalam kewenangan provinsi. Juga dari segi lahannya harus menyeluruh.

“Delapan puluh hektar itu kan tidak main-main dan biayanya besar sekali,” ucap Basri.

Sementara itu, H Gamalis anggota DPRD Kaltim Fraksi PPP menjelaskan, persoalan bandara merupakan oleh-oleh legislator DPRD Kaltim Dapil V untuk dilakukan pembahasan di tingkat provinsi.

“Tadi tidak begitu fokus kami bahas mengenai anggarannya berapa, yang jelas karena di atas lima hektar jadi harus ke provinsi,” tutupnya.

Kunjungan kerja ini diikuti lima anggota DPRD Kaltim Dapil V. Yakni, Henry Pailan Tandi Payung dari Fraksi Gerindra, H Gamalis Fraksi PPP, Ferza Agustia Fraksi Golkar, Hatta Zainal Fraksi PKS, Artya Fatra Marthin Fraksi Hanura.

Sebelum melakukan kunjungan lapangan, legislator Karang Paci melakukan rapat di Gedung Pendopo wali kota Bontang. Beberapa hal prioritas dibahas, antara lain, persoalan bendungan, kebutuhan air, pariwisata, dan progres Pasar Rawa Indah.