EKSPOSKALTIM, Bontang - Program smart city yang dicanangkan Pemerintah Kota Bontang mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim. Bahkan, saat melakukan pertemuan bersama Wakil Wali Kota Basri Rase, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltim M Imron Rosyadi mengatakan, Bontang adalah salah satu kota di Kaltim yang saat ini menjadi kota yang cukup terbuka dengan memberikan informasi – informasi di pemerintahan.

“Ada dua kota yang saat ini pantauan kami memiliki komitmen untuk melakukan transparan dalam menyajikan informasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya Bontang. Makanya, saat ini kami datang ke Bontang untuk memastikan langsung sebenarnya seperti apa aparat pemerintah di Bontang dalam menjalankan keterbukaan informasi,” kata Imron yang didampingi dua komisioner lainnya yakni Lilik Rukitasari dan HM Balfasyam, Selasa (8/11) pagi tadi.

Sementara pada pertemuan itu, Wawali Basri mengaku apa yang sudah dilakukan pemerintah kota adalah bentuk komitmen dalam mewujudkan Bontang sebagai kota cerdas. Dimana kata Wawali, nantinya pemerintah tak hanya akan lebih terbuka dalam menyajikan informasi. Ke depan, Pemkot juga akan memaksimalkan penggunaan teknologi internet sebagai modal yang sangat berharga dalam pelayanan dan mengontrol kinerja pemerintah. Inovasi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah secara cepat, mudah, dan hemat anggaran.

“Dengan adanya teknologi itu, warga akan dengan mudah mengontrol kinerja aparat pemerintah dan dapat melapor langsung melalui media sosial. Karena konsep itu banyak mempermudah penyelesaian masalah baik yang berhubungan dengan kebijakan, tata kota, pelayanan, bahkan kinerja aparat pemerintah, SKPD pun wajib memiliki akun media sosial seperti Twitter dan Facebook agar bisa dijangkau warga,” jelasnya.

Konsep itu kata dia, semakin mengajarkan masyarakat dan aparat pemerintah untuk lebih melek teknologi dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain diwajibkannya SKPD memiliki akun media sosial, Pemerintah Kota Bontang juga berencana membuat pusat kendali atau Command Center.

“Pusat kendali dibuat agar pelayanan lebih efektif dan efisien. Wali Kota dan Wawali pun akan lebih mudah mengontrol aparatur lain di bawah. Ditambah lagi, saya bersama bu wali dapat berhubungan langsung dengan masyarakat melalui laporan-laporan yang dapat diterimanya di akun media sosial,” jelasnya.