EKSPOSKALTIM.com, Kutim - Anggota DPRD Kutim Hasbullah Yusuf menilai pengalihan aset dan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi merupakan kebijakan sepihak dan tidak berlaku adil.
Pengalihan sejumlah kewenangan sesuai UU Pemda tersebut, berdampak terhadap aset yang ada ikut dialihkan meskipun itu dibangun dari APBD kabupaten atau kota.
“Kita yang bangun, pemprov yang enak. Ini sangat tidak adil,” ketusnya.
Karena itu, Pemkab Samarinda, menurut Hasbullah, tidak menyerahkan PPI Selili ke Pemprov, karena PPI selili adalah aset Pemkot Samarinda. Apalagi, PAD dari PPI itu, cukup besar, sehingga Kota samarinda tidak rela serahkan ke Pemrov.
Ia berharap, PPI Kenyamukan yang dibangun sebelum adanya UU Pemda diharapkan akan memberikan pendapatan asli daerah (PAD). Namun dengan UU Pemda ini, kewenangan beralih ke Provinsi Kaltim.
“Namun adanya Perda yang kami buat sebagai payung pengelolaan PPI, maka kami berharap PPI kenyamukan tetap Kutim yang kelola untuk menambah PAD,” harapnya.
Jika nanti beroperasi, ujar Hasbulah, ia pessimis bisa diimplementasikan karena satuan yang ditentukan dalam perda itu, akan bersifat konstan atau tetap, sementara harga bisa naik terus. Termasuk harga batu es, yang ditentukan seharga Rp42 ribu .
“Mungkin di masa lalu, itu masuk akal, namun untuk saat ini atau akan datang, itu kecil, tidak menguntungkan. Namun karena operasional diambil dari APBD, maka harga itu ditentukan seperti itu. Namanya usaha yang dibiayai dari APBD, tidak ada yang menguntungkan termasuk RSU, PDAM dan berbagai usaha lainnya, karena mungkin pengelolanya merasa modal itu gampang, sehingga tidak dikelola secara profesional,” ungkapnya.(adv)
