EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Anggota DPRD Bontang, Setioko Waluyo, mempertanyakan sisa lebih penggunaan anggaran belanja atau Silpa di Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang sebanyak 20 persen dari alokasi belanja senilai Rp 120 miliar.

"Kita ingin kejelasan dari Disdik, kenapa anggaran tidak diserap sebanyak 20 persen untuk pemeliharaan dan operasional sekolah swasta," kata Setioko Waluyo,dalam rapat pansus LKPj, Rabu (27/3).

Baca juga: Marak Kebakaran, Anggota DPRD Bontang Minta Instalasi Listrik Usang Diremajakan

Menurut ia, seharusnya pemerataan dalam hal pendidikan harus sama, tidak ada jenjang antara sekolah swasta dan negeri.

"Ini juga yang jadi pertanyaan, ada apa dengan walikota ? Selama ini OPD terkait mengeluh karena kurang anggaran, setelah kami kasih kok malah nggak terpakai," ujarnya.

Ia menilai, sekolah swasta yang ada di daerah lain seperti Balikpapan, tidak masalah dengan moratorium bahkan mereka di sana ikut merasakan dalam pemerataan pendidikan.

Baca juga: Literasi Media, Anggota DPRD Kutim Beri Arahan Penyiaran Radio dan TV Lokal Kutim

"Saya nggak yakin bisa dicabut moratorium untuk bantuan sekolah swasta, masih banyak sekolah swasta yang perlu dibantu, serius nggak sih pemerintah mau bantu sekolah swasta," ujar Setioko.

Sementara itu, perwakilan Disdik Bontang, Dwi Indriani, mengatakan hal tersebut terkendala dari sisa lelang yang tidak terealisasi dan penghematan anggaran.

"Kita akui pak, namun Silpa itu karena beberapa hal, salah satunya ada dengan sisa lelang yang tidak teralisasi," katanya. (adv)