EKSPOSKALTIM.com, Kutim - Anggota DPRD Kutim Sayid Anjas menjelaskan terkait potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim melalui pungutan retribusi pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Ia menyebutkan, tak semua TPI bisa dipunguti retribusi. Yang bisa hanya TPI yang fasilitasnya dibangun oleh pemerintah daerah. Sementara, TPI yang disediakan, dimiliki atau dikelola pemerintah pusat, BUMN, BUMN ataupun pihak swasta, tidak dapat dipungut retribusi.
Seperti dalam penjelasan Perda No 1 Tahun 2018 pada Pasal 2, yakni retribusi pelelangan ikan , dipungut atas penyediaan tempat pelalangan ikan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan pemerintah.
Sementara dalam Pasal 3 dijelaskan, objek retribusi TPI adalah tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan pemerintah. Ini termasuk objek yang disewa pemerintah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan ikan.
“Jadi retribusi ini hanya dipungut dari fasilitas TPI yang dibangun pemerintah daerah, ataupun disewa pemerintah daerah, sebagai tempat pelelangan ikan. Namun TPI milik BUMN, BUMD, atau milik swasta, itu tidak bisa dipungut retribusi,” kata Sayid Anjas, saat melakukan sosialisasi Perda No1 tahun 2019 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Sangatta Utara, beberapa hari lalu.
Ditegaskan kembali, pemerintah hanya akan menarik retribusi di fasilitas yang pemerintah yang dibangun, atau dikelola. Sebab retribusi ini, dimaksudkan untuk mengembalikan biaya, yang digunakan untuk membangun, atau setidaknya untuk pemeliharaan bangunan atau fasilitas yang dibangun tersebut. (adv)
