EKSPOSKALTIM, Samarinda – Wacana pembangunan taman khusus lansia yang sebelumnya digagas oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membuka ruang diskusi baru mengenai arah pembangunan ruang publik di Kota Tepian.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) justru mengusulkan konsep yang lebih komprehensif. Alih-alih menghadirkan satu taman khusus bagi lansia, pembangunan playground di Samarinda dinilai perlu ditingkatkan menjadi ruang publik multifungsi yang dapat dimanfaatkan anak-anak, lanjut usia (lansia), hingga penyandang disabilitas.
Kepala Bidang Pertamanan DLH Samarinda, Basuni, mengatakan konsep tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dibanding membangun fasilitas yang hanya melayani satu kelompok masyarakat. Menurutnya, setiap taman yang dibangun seharusnya mampu mengakomodasi seluruh lapisan warga.
"Itu diupayakan semua terwakili di setiap taman. Karena itu menjadi satu penilaian sebuah kota," ujarnya.
Basuni mengungkapkan, gagasan tersebut telah beberapa kali disampaikannya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Selama ini pembangunan playground lebih difokuskan sebagai salah satu indikator Kota Layak Anak. Padahal menurutnya, fungsi ruang terbuka tersebut dapat diperluas tanpa harus membangun fasilitas baru secara terpisah.
"Pembangunan playground itu kalau bisa sekaligus saja dilengkapi. Supaya fungsi tamannya dapat, untuk lansianya juga dapat, fungsi untuk anak-anaknya juga dapat," katanya.
Ia menilai konsep taman terpadu tersebut akan membuat satu proyek pembangunan mampu memenuhi beberapa target pembangunan kota sekaligus, mulai dari kota ramah anak, ramah lansia, ramah difabel hingga penyediaan ruang terbuka hijau.
Untuk mewujudkan konsep tersebut, Basuni mengusulkan agar luas lahan playground ditambah. Jika selama ini rata-rata hanya sekitar 200 meter persegi, menurutnya ukuran itu bisa diperbesar menjadi sekitar 500 meter persegi agar tersedia ruang untuk fasilitas pendukung selain area bermain.
"Jadi fungsi tamannya dapat. Bukan hanya playground-nya itu saja. Tapi fungsi lainnya dapat," ujarnya.
Menurut Basuni, taman multifungsi tidak harus dibangun dalam ukuran sangat besar. Yang terpenting adalah tetap menyediakan ruang hijau serta fasilitas yang dapat dimanfaatkan berbagai kelompok usia.
"Mungkin bisa tamannya tidak terlalu besar. Tapi tetap ada hijauannya. Untuk itu kan perlu diusulkan bersama," katanya.
Di sisi lain, Basuni mengaku DLH hingga kini belum dilibatkan dalam pembahasan teknis terkait wacana pembangunan taman lansia yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Samarinda. Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan taman biasanya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sedangkan DLH baru mengambil alih pengelolaan setelah pembangunan selesai.
"Kami belum ada pembahasan secara khusus. Karena memang biasanya perencanaan itu pembangunannya di PUPR. Setelahnya untuk pengelolaan baru diserahkan ke DLH," pungkasnya.
