Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak abai terhadap kualitas ruang publik. Ia menilai semrawutnya baliho, spanduk iklan, dan kabel utilitas telah merusak wajah kota serta menggerus identitas daerah.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya baliho, spanduk iklan, dan kabel listrik yang tidak tertata di berbagai daerah karena dinilai merusak estetika kota dan mengganggu kenyamanan publik.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
“Dalam rangka Indonesia Asri, terus terang saja saya minta kepada pemerintah daerah tolong tertibkan iklan, spanduk, baliho. Terlalu banyak,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kondisi visual kota di sejumlah daerah kini cenderung seragam dan kehilangan karakter lokal akibat dominasi spanduk dan baliho berukuran besar. Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke berbagai kota.
“Kalau saya ke Balikpapan, saya ke Banjarmasin, hampir tidak ada bedanya. Spanduk, spanduk, spanduk,” katanya.
Situasi serupa, lanjut Prabowo, juga terlihat di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, yang masih dipenuhi baliho di sepanjang jalur utama.
“Kalau saya naik ke Hambalang, spanduk juga, spanduk, spanduk,” ujarnya.
Presiden menegaskan penataan ruang publik memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Wisatawan, kata dia, datang untuk menikmati keindahan dan kekhasan daerah, bukan pemandangan iklan komersial.
“Orang datang ke Bali ingin lihat Bali. Dia tidak ingin lihat iklan besar-besar,” tegasnya.
Selain persoalan baliho, Presiden juga menyinggung kabel listrik dan utilitas yang menjuntai tidak tertata di ruang publik. Kondisi tersebut dinilai mengganggu keindahan kota sekaligus berpotensi membahayakan.
“Kabel-kabel listrik seliweran, semrawut. Ini harus dibenahi,” kata Prabowo.
Dalam penertiban, Presiden meminta kepala daerah mengedepankan dialog dan musyawarah, bukan pendekatan represif. Ia mendorong pemerintah daerah melibatkan pelaku usaha dan asosiasi terkait.
“Ajak bicara pengusaha, Kadin, HIPMI, asosiasi pengusaha. Bikin iklan yang sopan, ini untuk kita semua,” ujarnya.
Prabowo menegaskan aktivitas ekonomi tetap harus berjalan, namun perlu diseimbangkan dengan kepentingan publik, tata kota yang tertib, serta upaya menjaga keindahan dan identitas daerah.
Arahan tersebut menjadi penekanan Presiden agar pembangunan tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas ruang publik dan keberlanjutan lingkungan perkotaan.
