Polemik Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) ternyata belum berhenti di ruang Senat. Sepekan setelah aksi pemblokiran akses kampus, mahasiswa kembali mendatangi Rektorat Unmul dengan membawa tuntutan baru
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Polemik Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) periode 2026-2030 rupanya belum berhenti setelah Prof Rudianto Amirta ditetapkan sebagai rektor terpilih. Sepekan setelah polemik yang berujung pada pemblokiran akses kampus, mahasiswa kembali mendatangi Kantor Rektorat Unmul, Kamis (8/10).
Kali ini, persoalan yang dibawa mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan hasil kontestasi Pilrek, tetapi juga menyentuh transparansi proses pemilihan, penolakan terhadap dugaan intervensi pihak eksternal, serta dampaknya terhadap aktivitas akademik mahasiswa.
Humas aksi mahasiswa, Zaid Iman At-Tamam, mengatakan aksi tersebut merupakan buntut dari polemik Pilrek Unmul yang dinilai belum mendapatkan penjelasan secara terbuka kepada mahasiswa.
“Tidak ada transparansi yang jelas kepada mahasiswa, sehingga sebenarnya kami juga menolak bentuk intervensi eksternal yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kampus hari ini,” kata Zaid.
Menurut Zaid, mahasiswa menolak masuknya kepentingan pihak luar ke dalam ruang akademik. Ia menyebut penolakan itu mencakup organisasi masyarakat maupun bentuk kelompok eksternal lainnya.
Polemik tersebut sebelumnya berkembang hingga terjadi aksi yang berujung pada pemblokiran akses kampus. Peristiwa itu turut menjadi sorotan Serikat Pekerja Kampus (SPK) Unmul yang menolak tekanan eksternal terhadap kehidupan kampus dan menilai penyelesaian persoalan demokrasi kampus semestinya ditempuh melalui dialog maupun jalur hukum.
SPK sebelumnya juga menyoroti mekanisme Pilrek Unmul yang memberikan 65 persen hak suara kepada Senat dan 35 persen kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Porsi suara kementerian tersebut dikritik karena dinilai membuka ruang bagi pengaruh kekuasaan terhadap independensi kampus.
Dalam pemilihan 30 September 2026, Prof Rudianto Amirta memperoleh 74 suara dari 138 suara sah, mengungguli Prof Abdunnur yang meraih 64 suara. Perolehan tersebut berbeda dengan hasil tahap penyaringan, ketika Abdunnur memperoleh 65 dukungan, sedangkan Rudianto mendapat 24 dukungan.
Perubahan konfigurasi suara tersebut kemudian turut menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai mekanisme 35 persen suara kementerian dalam Pilrek Unmul.
Bagi mahasiswa, persoalan tersebut kini memiliki konsekuensi yang lebih konkret. Zaid menyebut mahasiswa menjadi pihak yang dirugikan ketika polemik di lingkungan kampus berdampak pada kegiatan belajar.
“Ini adalah imbas dari kejadian kemarin hari Kamis, teman-teman beberapa ada yang kemudian terlambat kelas, terlambat praktikum, dan itu sangat merugikan teman-teman mahasiswa hari ini,” katanya.
Menurut Zaid, gangguan terhadap aktivitas tersebut menyentuh hak dasar mahasiswa untuk memperoleh ruang belajar yang aman dan bebas dari tekanan eksternal.
Ia kembali menegaskan penolakan mahasiswa terhadap intervensi eksternal maupun pembatasan ruang akademik.
“Bahwasannya tidak boleh ada intervensi eksternal dan pembatasan ruang akademik dengan cara-cara premanisme seperti itu,” tegasnya.
Tiga Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan kepada pihak rektorat. Pertama, mahasiswa mendesak rektorat memberikan pernyataan dalam waktu 1x24 jam terkait peristiwa yang terjadi pada Kamis sebelumnya.
Kedua, mahasiswa meminta transparansi terkait proses pemilihan rektor yang dinilai belum terbuka bagi mahasiswa. Ketiga, mahasiswa meminta rektorat menyatakan sikap menolak intervensi eksternal terhadap sivitas akademika dan kehidupan kampus.
“Yang dituntut dari aksi hari ini sebenarnya kita bawa tiga poin tuntutan,” kata Zaid.
Sementara itu, Sekretaris Senat Unmul, Aswin, memberikan penjelasan mengenai dinamika yang terjadi selama proses Pilrek, termasuk terkait penundaan tahapan dan keberadaan pihak eksternal.
Terkait tuntutan transparansi, Aswin mengatakan Senat dan panitia telah menjalankan tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan, meskipun terdapat dua kali penundaan.
“Transparansi dalam pemilihan sebagai anggota senat kami menjelaskan apa-apa yang dilakukan oleh senat,” kata Aswin.
Mengenai keberadaan organisasi masyarakat, Aswin mengatakan pihak Senat tidak mengetahui secara pasti organisasi mana yang dimaksud. Ia menyebut, ketika sebelumnya diminta hadir ke gerbang kampus, pihaknya memberikan penjelasan dan massa kemudian membubarkan diri.
“Kita tidak tahu ketika kami diminta untuk hadir ke gerbang waktu itu, kami jelaskan dan mereka bubar,” ujarnya.
Menurut Aswin, penundaan tahapan Pilrek berkaitan dengan adanya pengaduan masyarakat. Namun, ia tidak dapat memastikan apakah pengaduan tersebut berasal dari organisasi masyarakat yang melakukan aksi atau kelompok lainnya.
“Karena beberapa kali dari Kementerian itu meminta kepada kami ini ditunda karena ada pengaduan masyarakat itu,” jelasnya.
Aswin juga menyebut adanya informasi mengenai keterlibatan partai politik dalam polemik tersebut. Namun, menurut dia, informasi itu tidak berkaitan langsung dengan anggota Senat.
Di sisi lain, Aswin menilai persoalan pengaruh eksternal juga perlu dilihat dari konfigurasi suara Menteri dalam Pilrek.
“Saya nggak tahu juga tapi nggak ada hubungannya dengan anggota senat,” ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai sikap terhadap organisasi masyarakat yang muncul dalam polemik pascapilrek, Aswin mengatakan keberadaan mereka sebaiknya tidak masuk ke dalam persoalan internal kampus.
Namun, Aswin mengatakan sejauh yang diketahuinya, organisasi masyarakat tersebut tidak terlibat langsung dalam proses internal pemilihan. Mengenai pemblokiran yang kemudian terjadi, Aswin tidak mengetahui secara pasti bagaimana jalurnya.
“Kita nggak tahu juga apa jalurnya seperti itu,” tutupnya.
