EKSPOSKALTIM, Bontang – Dukungan terhadap kenaikan tarif dasar air Perusahaan Daerah Air Minum Bontang (PDAM) mulai mengalir.
Ratusan pendukung pemerintahan Neni-Basri (Nebas) yang berasal Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Bontang gantian menduduki area Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang di Jalan Awang Long, pagi tadi.
Tajuddin Muntu selaku Sekjen PHM Bontang mengatakan, hadirnya massa yang berasal dari sejumlah elemen masyarakat bukan untuk melakukan unjuk rasa.
Kehadiran pihaknya sekedar untuk berjaga-jaga mencegah adanya aksi susulan menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif air.
"Sebagai pendukung Nebas (Neni-Basri) kita datang untuk mengamankan siapa tahu ada yang membuat keributan, karena kemarin ada demo dan katanya ada demo susulan," kata Tajuddin saat dihubungi Ekspos Kaltim via telepon seluler.
Selain itu, Tajuddin menyampaikan, pengamanan ini dilakukan atas inisiatif pihaknya sendiri. Sebab, mereka merasa para pedemo yang menentang kebijakan menyampaikan aspirasi di tempat yang tidak tepat sasaran.
Rujab, kata Tajuddin, merupakan tempat pribadi Wali Kota Bontang. Bukan untuk berunjuk rasa. "Kalau di depan kantor PDAM atau Kantor Wali Kota, ya bahkan kita akan ikut kesana. Tapi ini tidak tepat, lagian izin pedemo yang diajukan ke Polres Bontang tidak ada izin untuk aksi di depan Rujab. Jadi saya kira ini lain lagi ceritanya," ungkapnya.
Dikatakan Tajuddin, jumlah massa yang datang untuk melakukan pengamanan di Rujab tadi tak kurang dari 800 orang. "Itu yang terdaftar saja, karena kita absen satu-satu. Belum lagi yang tidak sempat diabsen, tapi masih ada yang belum absen," imbuhnya.
Terkait adanya penolakan unjuk rasa di sekitar area rujab, Koordinator Aliansi Masyarakat Bontang Bersatu (AMBM) Muhammad Muqrim tak ambil pusing.
Ia mengaku sudah mendengar kabar terkait pengamanan rujab tersebut. “Biasa lah itu ada yang pro dan kontra dengan kebijakan pemerintah. Yang pasti hal itu tidak membuat barisan penolakan kenaikan tarif air surut,” jelas dia kepada Ekspos Kaltim.
Sesuai rencana malam ini, pihaknya akan kembali persiapan aksi jilid II. “Besok atau lusa, demo kembali kami gelar, dan membawa massa yang lebih banyak lagi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah menolak tuntutan AMBM untuk membatalkan kenaikan tarif, mengingat PDAM membutuhkan biaya operasinal. Jalan satu-satunya ialah pemerintah memberlakukan kenaikan tarif dasar air.

