Dewan Hakim turut membenarkan jika kontingen mengajukan protes resmi otomatis wajib menyetor Rp25 juta.
EKSPOSKALTIM, Grogot - Pelaksanaan cabang olahraga (cabor) dancesport pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 di Kabupaten Paser diwarnai polemik.
Kontingen Bontang dan Berau melayangkan keberatan terhadap hasil penjurian yang dianggap tidak sejalan dengan kualitas penampilan atlet.
Kedua daerah tersebut mempertanyakan objektivitas juri sekaligus meminta keterbukaan hasil penilaian. Namun, upaya memperoleh salinan rekapitulasi skor pertandingan sulit.
Ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Bontang, Atria Andayani, mengungkapkan pihaknya awalnya hanya ingin mengetahui rincian penilaian, bukan langsung mengajukan keberatan atas hasil pertandingan.
Sebab, Bontang sebelumnya memasang target cukup tinggi dengan peluang mengamankan lima medali dari sejumlah nomor yang dipertandingkan.
Atria menyebut, peluang tersebut tersebar pada dua nomor ballroom, dua nomor couple, dan satu nomor latin. Bahkan, pihaknya memperkirakan atlet Bontang mampu bersaing memperebutkan posisi tiga besar di beberapa kategori.
"Tapi hasil akhir justru jauh dari ekspektasi, karena kontingen Bontang hanya memperoleh satu medali perunggu dari nomor couple dan breakdance," katanya setelah pertandingan, Minggu (15/11/2026).
Dia mengatakan dua medali emas sebelumnya menjadi sasaran utama Bontang, masing-masing dari nomor ballroom dan latin couple.
Karena itu, hasil yang diperoleh membuat pihaknya mempertanyakan pertimbangan juri.
Menurut Atria, akses terhadap hasil penilaian merupakan hak penting bagi setiap kontingen. Terlebih, apabila ditemukan perbedaan antara penampilan atlet dan keputusan akhir, daerah membutuhkan bukti penilaian sebelum menyampaikan pengaduan kepada dewan hakim.
"Bagaimana kami bisa mengajukan keberatan kalau nilai yang diberikan saja tidak diketahui? Kami ingin melihat dulu hasilnya, bukan serta-merta melakukan protes," tegasnya.
Dia menambahkan, transparansi penilaian bukan semata-mata berkaitan dengan perebutan medali. Rekapitulasi skor juga dibutuhkan sebagai bahan evaluasi agar pembinaan atlet di daerah memiliki tolok ukur yang jelas.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua IODI Berau, Meliana. Dia bahkan menilai pelaksanaan penjurian kali ini meninggalkan kekecewaan lebih besar, dibandingkan pengalaman pada Porprov sebelumnya.
Meliana yang juga memiliki pengalaman menjadi juri, dalam sejumlah pertandingan dancesport mempertanyakan hasil yang menurutnya tidak sebanding dengan kemampuan atlet ketika tampil.
Dimulai dari asal juri dalam laga tersebut yang tidak transparan. Diketahui, juri dancesport itu berasal dari Balikpapan dan Samarinda,
"Kami mempertanyakan dari awal jurinya dari daerah mana, tapi tidak ada jawaban. Lalu, melihat hasil akhir, dari pengamatan kami ada atlet yang tampil lebih baik justru tidak mendapatkan hasil yang diharapkan," ungkapnya.
Salah satu hasil yang disorot ialah nomor breaking battle kategori b-girl. Atlet Berau yang sebelumnya berhasil meraih emas pada babak kualifikasi Porprov (BK), justru harus tersingkir lebih awal dalam pertandingan kali ini.
Meliana menyebut atlet tersebut bahkan menjadi peserta pertama yang tereliminasi dari lima atlet yang bertanding.
Kondisi itu menambah kekecewaan sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penjurian.
"Pada BK sebelumnya atlet b-girl kami bisa mendapatkan emas. Namun, sekarang justru menjadi yang pertama tersingkir. Tentu kami ingin tahu apa yang menjadi dasar keputusan tersebut," katanya.
Selain mempersoalkan skor, Meliana turut menyinggung minimnya informasi penyelenggaraan. Pihaknya mengaku kesulitan memperoleh data peserta, termasuk daftar atlet yang mengikuti setiap nomor pertandingan.
Padahal, menurut dia, informasi tersebut semestinya dapat dipersiapkan sejak awal mengingat tahapan kualifikasi sudah lebih dahulu dilaksanakan.
Dia juga menyayangkan tidak adanya penyampaian evaluasi setelah pertandingan. Menurutnya, dalam kompetisi dancesport, penjelasan dari juri mengenai kekurangan teknik maupun penampilan atlet sangat dibutuhkan untuk menunjang perkembangan prestasi.
"Biasanya juri memberikan evaluasi setelah pertandingan supaya pelatih dan atlet mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki. Dengan begitu, pembinaan bisa lebih terarah. Namun, kali ini tidak ada penjelasan mengenai hasil penilaian," keluhnya.
Meliana memahami dancesport memiliki unsur subjektivitas karena memadukan teknik, kreativitas, seni, dan keindahan gerakan. Meski demikian, penilaian tetap harus berpedoman pada indikator yang jelas serta bisa dipertanggungjawabkan.
Dia berharap penyelenggara maupun pihak terkait membuka akses terhadap hasil penjurian sehingga seluruh kontingen dapat mengetahui alasan di balik keputusan yang ditetapkan.
Menanggapi keberatan tersebut, Dewan Hakim Cabor Dancesport, Ellyansyah Kasthan, menyatakan tidak ada campur tangan pihak lain dalam proses penjurian.
Dia mempersilakan kontingen yang merasa dirugikan untuk menyampaikan pengaduan secara resmi melalui surat kepada IODI Kaltim.
Menurutnya, pengaduan tertulis diperlukan agar persoalan yang disampaikan dapat diproses dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
"Harus ada pengaduan secara resmi melalui surat supaya bisa kami tindak lanjuti," jelas Ellyansyah. Dia juga menyebut terdapat tiga juri yang bertugas dalam pertandingan tersebut, yakni juri yang berasal dari Balikpapan, Samarinda, dan Surabaya.
Namun, ketika dikonfirmasi mengenai ketentuan biaya sebesar Rp25 juta bagi kontingen yang mengajukan protes, Ellyansyah membenarkan adanya kewajiban tersebut. "Secara otomatis kalau protes berarti menyerahkan Rp25 juta," ungkapnya.
Sementara itu, salah satu juri pertandingan dancesport, Agus Kencana, membantah adanya intervensi dari pihak tuan rumah ataupun daerah lain, serta pengaturan hasil dalam penentuan peraih medali.
"Yang memperoleh nilai tertinggi itulah yang menjadi juara. Tidak ada pengkondisian dalam penilaian," tandasnya.




