EKSPOSKALTIM, Bontang – Soal pencairan hutang Pemkot Bontang, Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB) merasa proses pengurusan administrasi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang cukup menyulitkan.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar FKPLB, di Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Selasa (7/3) sore.
Dalam konferensi pers, sejumlah kontraktor yang tergabung dalam forum tersebut juga menyayangkan atas sulitnya pengurusan administrasi tersebut.
"Berkas hanya bolak balik saja," kata Ketua FKPLB Frans Micha dalam konferensi pers. Frans menduga, hal ini terjadi lantaran tidak adanya sebuah pedoman baku dalam proses administrasi, seperti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
“Ini sebenarnya masalah sepele saja dan hanya membuang buang waktu untuk proses pembayaran kontraktor, profesionalisme BPKD dipertanyakan,” jelas dia.
Lain halnya dengan Wakil Ketua FKPLB M Muqrim. Ia menyoroti perihal miss komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan BPKD Bontang, lantaran tidak ada aturan baku membuat dokumen untuk pencairan. Selain itu sejumlah kesalahan administrasi juga kerap ditemui dalam proses pencairan dana.
"Sebenarnya persoalan ini kami anggap sudah selesai, tapi (kesalahan) administrasi dan warna tinta jadi persoalan yang tidak masuk akal. Kalau ada aturan seperti ini harusnya disampaikan dari awal," ungkap Muqrim.
Selain itu, berdasarkan pantauan pihaknya, berkas itu hanya tertumpuk saja lantaran masih banyak kesalahan administrasi tersebut. "Penempatan SDM bukan pada tempatnya. Kepala BPKD kalau tidak bisa mundur saja. Jangan sampai kejadian ini terulang-ulang," tambah Muqrim.
Sementara itu, dikonfirmasi mengenai pengurusan administrasi dan warna tinta, Kepala BPKD Amiluddin mengaku tidak ingin hal tersebut terlalu dipersoalkan.
"Sekarang kan bukan PU lagi namanya sudah berubah jadi ada kesalahan disitu yang harus diganti. Dan warna tinta tidak mesti warna ini atau warna itu," tuturnya.
Sementara mengenai realiasi pembayaran hutang ke kontraktor, Frans Micha mengatakan setidaknya sudah dilakukan sebanyak 3 kali penandatanganan kuitansi pembayaran.
“Hutang Pemkot ke kami, keseluruhan sekitar Rp 108 miliar. Sampai saat ini baru Rp 10 miliar yang dibayarkan. Janjinya sampai akhir februari (lalu),” jelas Frans Micha.
