EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Pemerintah Kota Bontang resmi mengajukan bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp202 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2027.
Pengajuan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali membuka kanal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk usulan bankeu daerah.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan Pemkot bergerak cepat memanfaatkan pembukaan kembali kanal tersebut agar usulan pembangunan daerah dapat segera diakomodasi dalam pembahasan anggaran provinsi.
“Sudah dibuka lagi. Sekarang kami usulkan cepat biar bisa diakomodir,” ujar Neni usai pelantikan ASN di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, sebelumnya Pemkot Bontang sempat mempertanyakan tidak adanya alokasi bantuan keuangan dalam pemaparan Musrenbang RKPD 2027 Provinsi Kalimantan Timur.
“Karena itu kami sempat mempertanyakan kenapa tidak ada. Alhamdulillah Pak Gubernur merespons dan tetap membuka kanal SIPD,” katanya.
Neni menjelaskan, usulan bantuan keuangan tersebut akan difokuskan untuk mendukung lima program prioritas daerah. Dua di antaranya penanganan banjir dan penurunan angka stunting.
Untuk penanganan banjir, anggaran diusulkan bagi pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi namun berada di wilayah Kota Bontang, seperti pembangunan drainase, tanggul, dan normalisasi sungai.
Selain itu, sebagian anggaran juga diarahkan untuk mendukung program penanganan stunting dan pembangunan strategis lainnya.
“Kami sudah resmi mengusulkan Rp202 miliar. Sekarang tinggal menunggu persetujuan dan terus kami kawal,” ucapnya.
Neni menilai keberadaan bantuan keuangan dari provinsi sangat penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah pada 2027. Tanpa dukungan tersebut, APBD Kota Bontang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,7 triliun.
Sementara jika usulan bantuan keuangan disetujui, postur APBD diproyeksikan meningkat hingga sekitar Rp1,9 triliun.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menopang program pembangunan daerah serta menjaga stabilitas belanja pemerintah, termasuk agar alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap sesuai ketentuan.
“Semoga seluruh usulan ini bisa diakomodasi agar pembangunan di Bontang tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
