EKSPOSKALTIM,Bontang – Pemerintah Kota Bontang memastikan tidak ada penambahan tenaga kerja honorer tahun 2017.

Hal ini disampaikan pada pelaksanaan rapat kerja antara DPRD Kota Bontang, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang, yang dilaksanakan di ruang rapat kantor DPRD Kota Bontang, Selasa (28/2) siang.

Rapat yang dimulai pukul 10,30 Wita, dihadiri anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Yandri Dassa, serta Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Kota Bontang Jumiran.

Dikatakan Yandri, khusus penerimaan honorer tahun ini menjadi wewenang pemerintah pusat. Terkait ada atau tidak penambahan tenaga non-PNS di Kota Bontang, pemerintah kota masih belum bisa memastikan.

"Wali kota pun memerintahkan untuk tidak menerima pegawai baru (honorer), jadi dipastikan di 2017 ini tidak ada penerimaan,” kata Yandri.

Sementara menurut Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Kota Bontang Jumiran, adanya pengalihan kewenangan tersebut tidak berpengaruh sama sekali karena jumlah PNS di Kota Taman sudah mencukupi.

Selain itu, pengangkatan pegawai non menjadi PNS juga dipastikan menjadi ranah pemerintah pusat. “Pengangkatan PNS menjadi satu pintu di pemerintah pusat, jadi bukan lagi menjadi tanggungan daerah,” kata Jumiran.

Jumiran menanggapi kabar bahwa adanya pengangkatan dan penerimaan non-PNS di lingkungan pemkot Bontang. Dirinya membantah bahwa hal itu masih harus menunggu konfirmasi dari pusat. Hal ini seperti diatur pada PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang penerimaan tenaga kerja non PNS.

“Jika memang nantinya ada, pasti kami akan dapat kabar dari pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan),” imbuhnya.

Sekadar diketahui, tenaga PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang saat ini sebanyak 2,934 orang dan tenaga kerja non-PNS sebanyak 1,548 orang.