EKSPOSKALTIM, Bontang- Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah inisiatif untuk menyelesaikan persoalan rencana pembangunan pabrik NPK Cluster. Dengan memfasilitasi pertemuan antara Pihak perusahaan dan sejumlah perwakilan masyarakat di ruang auditorium Jalan Awang Long, Bontang (22/12/2016).
Pertemuan yang digagas oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni itu dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad dan Anggota DPD RI lainnya, Sekretaris Daerah M Syirajuddin serta anggota FKPD Bontang.
Neni mengatakan, pertemuan yang melibatkan para Anggota DPD RI itu diharapkan bisa mendapatkan solusi. Karena dia yakin jika masyarakat Bontang sangat berharap pabrik NPK Cluster dibangun di Bontang, meskipun ada sebagian kecil warga menolak dengan alasan lokasi pembangunan pabrik terlalu dekat dengan pemukiman.
“Saya yakin, semua warga Bontang pasti berharap pabrik NPK Cluster dibangun di Bontang. Hanya saja, memang ada sebagian warga berpendapat bahwa kondisi pabrik terlalu dekat dengan pemukiman. Inilah yang kita carikan solusinya,” ujar Neni.
Terlebih kata dia, jika pabrik NPK Cluster akhirnya bisa benar-benar dibangun di Bontang yang akan merasakan manfaatnya kembali ke warga Bontang. “Saya yakin persoalan ini pasti ada solusinya,” terangnya.
Dalam rapat itu juga kata Neni, Pemerintah Kota Bontang meminta adanya rumusan baku tentang respon cepat penanganan keluhan ketika proyek NPK Cluster direalisasi, untuk menjawab kecemasan warga yang berbatasan langsung dengan lokasi pabrik.
PT Pupuk Kaltim sebagai pemrakarsa pun diminta membuat Standart Operating Procedure (SOP). Sehingga, masyarakat terutama yang berada di sekitar pabrik bisa mendapat jaminan perlindungan dari dampak operasi pabrik.
“Jika ada keluhan atas produksi itu, maka bagaimana cara mengadu dan ke mana? karena selama ini, kalau mengadu ke bagian humas, bisa berapa hari baru sampaikan ke departemen lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengapresiasi langkah pemerintah kota Bontang, melakukan pertemuan untuk menyelesaikan polemik NPK Cluster. Kata dia, tentu dari pertemuan ini DPD RI akan mencarikan solusi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.
“Saya rasa niat baik pemerintah dalam hal ini Wali Kota Neni perlu diapresiasi. Nah, dari pertemuan ini saya dan teman-teman yang lain akan menyampaikan kepada presiden, tujuannya mencarikan solusi terbaik. Investasi di Bontang tetap jalan, warga masyarakat pun tidak menjadi korban. Itu poinnya,” pungkasnya. (hms26)

