EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Kaltim tahun 2017 tengah mendalami kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Sepekan terakhir ini, mereka memanggil satu persatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD. Salah satu yang menjadi sorotan Pansus, yaitu adanya potensi kas daerah yang tidak bisa masuk akibat kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim.

Baca: Dewan Kaltim Fasilitasi Tuntutan Sopir Bandara

Anggota Pansus LKPj Muspandi menyatakan, Perusda tersebut yakni Perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Dimana, dalam memenuhi kewajiban pengelolaan usaha, membuat anggaran miliaran rupiah tidak dapat masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim 2018.

Kata Muspandi, terdapat aturan yang belum dijalankan perusahaan berpelat merah tersebut. Sehingga mengakibatkan dana sebesar Rp 8,8 miliar tidak dapat masuk dalam kas daerah.

“Masalahnya itu kalau misalnya HPL (Hak Pengguna Lain) ke HGB (Hak Guna Bangunan) ini bisa segera dilaksanakan, tentunya dividen bagi perusahaan itu akan lebih besar. Dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga akan lebih banyak,” jelasnya, saat ditemui di DPRD Kaltim usai RDP dengan OPD Pemprov Kaltim, Kamis (19/7).

Ia menjelaskan, tak hanya perusda MBS saja yang dievaluasi. Pihaknya juga mengevaluasi kinerja Perusda lainnya. Salah satunya PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Perusda ini, kata dia, mendapat sorotan karena akan mengelola participating interest (PI) perusahaan di Blok Mahakam, Kutai Kartanegara.

“Tetapi itu nanti akan dibahas secara khusus. Saya belum bisa sampaikan apa saja yang berkaitan dengan evaluasi kinerja perusahaan ini. Karena sekarang pansus juga sedang bekerja,” bebernya.

Kendati demikian, Muspandi menegaskan, pihaknya akan berusaha untuk mendalami kinerja perusahaan tersebut. Termasuk memastikan pasal-pasal dalam aturan yang mendorong PT MMP untuk mengelola PI di Blok Mahakam.

“Karena ini menyangkut kinerja perusahaan yang harus kami dorong untuk menambah pendapatan daerah,” katanya.

Lebih jauh, menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pendalaman tersebut juga untuk membahas temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk realisasi anggaran OPD.

Baca: Diduga Banyak Ritel Ilegal, Dewan Akan Panggil Walikota Samarinda

“Dalam beberapa waktu ini, itu yang kami mau dalami dulu. Setelah itu, baru kami sasar yang lain,” ucapnya.

Sementara itu, Pansus LKPj juga memperdalam perihal realisasi penggunaan anggaran di APBD 2017. Kata dia, jika ditinjau dari rencana capaian anggaran daerah, pendapatan Kaltim yang dilaporkan secara tertulis mencapai Rp 8,1 triliun. Hanya saja, sebutnya, hal tersebut tidak tercapai.

“Karena dana perimbangan itu tidak full kita terima. Artinya PAD maksimal 54 persen lebih. Tetapi dari sektor dana bagi hasil, itu kan enggak full sesuai asumsi penerimaan,” jelasnya.

Meski begitu, kata dia, teman-teman pansus memaklumi pencapaian tersebut yang sudah mendekati rencana yang telah disusun pemerintah dan DPRD Kaltim. Sedangkan terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa), ada sebesar Rp 541 miliar di 2017. Namun, Silpa ini tidak dapat semuanya bisa digunakan untuk APBD 2018 dikarenakan adanya Silpa negatif.

“Silpa negatif sekira Rp 170 miliar dari Dinas Kehutanan. Silpa ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lain selain untuk porsi yang diatur di situ (Dinas Kehutanan). Karena itu langsung perintah dari pusat,” pungkasnya.

Kinerja Pansus ini ditargetkan berlangsung selama 1 bulan ke depan sebelum diparipurnakan untuk disampaikan kepada Pemprov Kaltim sebagai bahan masukan dan koreksi untuk peningkatan kinerja di 2018. (adv)

Video: Aliansi Organisasi di Bontang Bentuk Forum Tolak Tenaga Kerja Asing

ekspos tv