Jakarta, EKSPOSKALTIM – Massa ojek online (ojol) bersama warga masih mengepung Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat. Mereka marah setelah Affan Kurniawan, pengemudi ojol 21 tahun, tewas dilindas rantis Brimob di Pejompongan, Kamis (28/8).
Sejak Jumat (29/8) sore, kobaran api membakar gerbang depan markas. Gapura Mako Brimob hangus di bagian atas dan bawah setelah dilempari molotov. Sebuah kendaraan tempur yang dipajang juga dilumat api. Hujan deras sempat mengecilkan nyala, tapi tak memadamkan amarah.
Ledakan petasan bersahut-sahutan dari arah massa. Polisi membalas dengan tembakan gas air mata. Titik konsentrasi massa berada di sisi kanan dan kiri markas, sekitar 200 meter dari gerbang. Mereka bertahan meski hujan dan gas menyesakkan dada.
Di lokasi tampak pasukan Kostrad dan Marinir bersiaga. Namun, itu tak membuat demonstran gentar. Beberapa pohon di sekitar Mako ikut terbakar. Sebuah mobil putih yang diduga milik anggota polisi juga terlihat hangus.
Gelombang protes pecah sejak siang. Mahasiswa dari BEM SI dan BEM UI mendesak keadilan di Mapolda Metro Jaya. Massa menolak air minum yang dibagikan aparat dan melemparkannya kembali. Malamnya, kemarahan mengalir ke jantung markas Brimob.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyebut tujuh nama anggota Brimob yang berada di dalam rantis saat tragedi. Ia menyampaikan penyesalan, janji mengusut, dan belasungkawa kepada keluarga Affan. Tapi janji itu hanya menambah bara. Publik menuding tragedi Pejompongan sebagai bukti brutalitas aparat yang berulang.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) menilai, pola kekerasan polisi sudah sistemik. Dari Kanjuruhan, penembakan, penyiksaan, hingga kini rantis Brimob yang merenggut nyawa Affan.
“Brutalitas berulang telah menggerogoti kepercayaan publik, menormalisasi kekerasan terhadap sipil, dan membungkam ruang demokrasi,” tegas RFP dalam rilisnya.
Koalisi mendesak reformasi total: fungsi sipil kepolisian dialihkan ke kementerian terkait, penyidikan dipisah dari operasional dan diawasi independen, serta evaluasi total Brimob yang dianggap tak pantas dihadapkan pada warga sipil.
“Tegakkan supremasi sipil. Polisi harus dirombak, militer kembali ke barak!” seru RFP.
