EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Kasus dugaan BBM tercemar di Kalimantan Timur terus bergulir. PT Pertamina (Persero) memastikan pengawasan diperketat di seluruh wilayah Kalimantan.
"Kami akan terus tingkatkan pengawasan atas mutu dan distribusi BBM di seluruh Kalimantan untuk beri jaminan kepada konsumen," ujar Edi Mangun, Humas PT Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan, di Balikpapan, Kamis (17/4).
Sekitar tiga pekan lalu, menjelang Idulfitri 1446 H, warga Balikpapan dan Samarinda heboh oleh kejadian yang tak biasa. Dalam waktu hampir bersamaan, puluhan kendaraan—terutama sepeda motor—mengalami gangguan mesin. Saat dibawa ke bengkel, hampir semuanya menunjukkan gejala serupa: ada yang salah dengan bahan bakarnya.
“Kami sebagai penyedia dan penyalur BBM Pertamina sangat berkepentingan dengan fenomena itu,” tegas Edi.
Pertamina kini menyiapkan bengkel khusus untuk melayani keluhan konsumen terkait performa kendaraan usai mengisi BBM di SPBU.
Bengkel Khusus di 10 Wilayah
Menurut Edi, bengkel khusus itu akan tersedia di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim. Fokus utamanya di tiga kota besar: Balikpapan, Samarinda, dan Bontang—wilayah dengan jumlah SPBU dan kendaraan bermotor tertinggi.
“Untuk cara mendapatkan layanan di bengkel khusus dan lokasi pastinya akan segera kami sampaikan. Saat ini kami masih dalam tahap penyediaan,” kata Edi.
Pertamina memastikan pelayanan tetap optimal dan semua keluhan ditindaklanjuti secara profesional. Pengadaan bengkel pun, tambahnya, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berpegang pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Bengkel khusus ini akan memberikan layanan yang profesional dan terpercaya. Konsumen juga akan mendapatkan kejelasan atas masalah kendaraannya, sekaligus solusi,” ujarnya.
650 Warga Terdampak
Masalah BBM ini ternyata berbuntut panjang. Data dari Dinas Perindustrian Kaltim mencatat, hingga saat ini ada sekitar 650 warga yang terdampak langsung. Termasuk pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari kendaraan bermotor.
“Yang mengadu lewat platform Si Komeng saja sudah ratusan. Tapi secara total, ada sekitar 650 warga terdampak. Mayoritas adalah masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM sektor transportasi dan logistik,” ungkap Kepala Disperindagkop Kaltim, Heni Purwaningsih.
Semua aduan itu kini diproses lewat sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam proses ini, berbagai pihak dipanggil: pelapor, pihak SPBU, mekanik bengkel, hingga Pertamina Patra Niaga.
“Sidang ini jadi wadah mediasi agar masalah diselesaikan secara adil. Bukan hanya mencari siapa yang salah, tapi juga membuka ruang dialog antara konsumen dan penyedia layanan,” kata Heni.
Dampaknya? Cukup serius. Banyak pengemudi ojek online yang terpaksa menghentikan operasional karena motornya rusak. Akibatnya, pendapatan mereka pun menurun drastis.
Kasus ini juga jadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Komisi II bahkan sudah memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak guna mencari titik terang.
"Kami akan tindaklanjuti," jelas Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, dihubungi terpisah.
