EKSPOSKALTIM, Bontang - Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB) meminta kepastian Pemerintah Kota Bontang, untuk membayar pekerjaan yang telah selesai mereka kerjakan.
Ketua FKPLB Transmita mengatakan, pihaknya telah menyurati Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sejak tanggal 3 Januari 2017 lalu, namun hingga saat ini pihaknya belum juga mendapatkan balasan terkait surat tersebut.
"Kita sudah menyurati Walikota namun belum belum ada balasannya. Padahal, batas yang kami toleransi hanya sampai 15 Januari ini,” kata Transmita, saat konferensi pers belum lama ini di KMBU, Jalan Brigjen Katamso, Bontang, Selasa (10/1).
Disarankannya, jika Wali Kota Bontang ingin menanggapi permasalahan ini sebaiknya dilakukan dengan cara bertemu langsung, bukan dengan melalui media.
Karena menurutnya, berkomunikasi dengan cara bertemu langsung, memudahkan kedua belah pihak dalam mencari solusi persoalan itu.
“Jangan hanya ngomong ke wartawan, ya ngomong ke kami atau surati kami,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, urusan pembayaran tersebut merupakan persoalan bisnis bukan persoalan politik. Olehnya, para kontraktor berharap pemerintah bisa mengambil langkah tepat dalam menyikapi persoalan ini.
Diakui pihaknya mengapresiasi atas upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga kedepannya diharapkan konflik seperti ini tak terjadi lagi.
"Kita sangat apresiasi atas upaya Pemerintah yang dilakukan selama ini," ucapnya.
Sekedar diketahui, total utang Pemkot Bontang terhadap kontraktor secara keseluruhan baik proyek berskala kecil maupun besar yang belum terbayarkan hingga saat ini sekitar 190 miliar.
