EKSPOSKALTIM.com, Sangatta - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan uji materi terkait verifikasi parpol dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berarti semua partai politik harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU.

Sementara saat ini KPU hanya melaksanakan verifikasi faktual terhadap peserta pemilu baru yang mendaftar untuk pemilu 2019. Konsekuensi keputusan MK ini menambah kerja bagi KPU, karena harus melakukan verifikasi faktual 12 partai lainnya. Dan ini membutuhkan waktu berbulan-bulan.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Kutim Didiek Prabowo menyatakan, segala keputusan MK itu merupakan putusan yang tetap dan mengikat. Maka sejatinya keputusan ini harus segera dilaksanakan oleh KPU.

“Hanya saja dalam pelaksanaannya, kita jangan bertabrakan dengan ketetapan aturan yang lain,” katanya, Kamis (15/2).

Karena, terang dia, dalam UU No 7 Tahun 2017 diamanatkan kepada KPU untuk mempersiapkan tahapan pemilu 2019 selama 14 bulan sebelum hari pelaksanaan, yakni bulan Februari 2018. Konsekuensinya, penetapan partai politik peserta pemilu semestinya pada tanggal 17 Februari 2019.

Dia melanjutkan, keputusan MK tentunya akan menimbulkan implikasi yang tidak sedikit dalam penerapan tahapan pemilu. Salah satunya ketercukupan tenggat waktu saat melakukan verifikasi faktual kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2014 yang saat ini telah mendudukkan perwakilannya di Senayan.

“Jadi apakah kira-kira cukup atau tidak mengejar verifikasi faktual tersebut hingga bulan Februari 2018. Apalagi dengan wilayah cakupan yang sangat luas dan entitas yang banyak pula,” tutur legislator dari Fraksi Gerindra itu. (adv)