EKSPOSKALTIM, Samarinda - Kisruh angkutan transportasi konvensional dengan angkutan berbasis online kembali memanas di dua kota besar di Kaltim, yaitu Kota Balikpapan dan Samarinda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai, kejadian ini tak lepas dari lambannya pemerintah provinsi (pemprov) dan pemda dalam menata transportasi massal di bumi etam.
Diketahui, sepekan terakhir terjadi aksi massa sopir angkutan konvensional di Balikpapan. Terakhir, Dinas perhubungan Kaltim pun telah menutup kantor operasional Angkutan Online di Samaeinda.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin menyatakan, persoalannya adalah kalah bersaingnya angkutan konvensional dengan online. Karena itu, kata dia, angkutan konvensional menjerit karena kurangnya pendapatan yang mengakibatkan mereka menolak angkutan berbasis daring atau Online.
"Jadi harus introspeksi diri. Mereka tidak ada alasan untuk menolak modernisasi. Kalau mau bersaing mari perbaiki pelayanan dan kualitas angkutan, sehingga tidak kalah jauh dengan online," katanya saat dihubungi Ekspos Kaltim, Jumat (20/10).
Kendati demikian, Syafruddin mengaku, para industri angkutan konvensional ini pastinya mau untuk memperbaiki kualitas. Hanya saja, kata dia, perlu dukungan pemerintah dalam mewujudkan penataan angkutan konvensional. Misalnya, berupa Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM).
Hal ini menjadi pertimbangannya, sebab menurutnya, jika transportasi massal di Kaltim baik, maka gejolak transportasi online ini bisa sedikit berkurang. Sebab, masyarakat dibuat banyak pilihan moda transportasi yang berkualitas.
Baca juga: Pemprov Kaltim Resmi Stop Angkutan Online Sementara
"Kami akan dorong pemprov dan pemda di Samarinda dan Balikpapan untuk menata dan membuat konsep transportasi massal ini agar bisa bersinergi antara yang konvensional dan online. Seperti di Luar negeri. Atau di Jakarta sudah mulai menerapkannya," terang Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim ini.
Dengan intervensi dukungan dari pemerintah, Syafruddin yakin persoalan ini tidak akan terulang lagi. Karena dengan transportasi massal, angkutan umum tertata dan kemudahan akses angkutan kepada masyarakat terjangkau.
"Kita lihat sekarang ini. Jalur angkot kita ini enggak jelas. Kadang juga mereka seenaknya saja turunkan penumpang di tengah jalan. Sedangkan angkutan online, dijemput dan diantar sampai tujuan. Jadi wajar masyarakat lebih milih angkutan online," jelasnya.
Untuk itu pihaknya akan segera memanggil Pemprov Kaltim, Dinas Perhubungan Kaltim dan kabupaten kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh. "Saya akan paksa mereka membuat konsep SAUM," tegasnya.
Bicara tentang Angkutan Online, Syafruddin, meminta kepada pihak jasa angkutan online untuk taat mengikuti aturan yang berlaku. Ia mendukung, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov yang menghentikan operasional angkutan online selama belum menyelesaikan proses perizinan.
"Saya mendukung kehadiran angkutan online. Tapi mereka harus ikuti regulasi yang ada. Karena disana mereka akan bayar pajak. Selama tidak ada, bagus saja dishub menghentikannya," ucapnya.
Terakhir, Syafruddin menghimbau agar seluruh pihak baik yang mendukung angkutan konvensional maupun pendukung angkutan online agar bisa menahan diri. Menurutnya, sesama mencari rezeki yang baik jangan saling bertikai.
"Kalau urusan rezeki itu tidak akan tertukar. Sepanjang berusaha maksimal. Pelayanan prima. Maka penumpang pasti memilih yang terbaik pelayanannya," pungkasnya. (adv)
VIDEO: Iklan Pesta Adat Pelas Tanah 2017 Kutai Timur
ekspos tv
