EKSPOSKALTIM- Gema Proklamasi 17 Agustus 1945 bergaung di seluruh penjuru Nusantara. Gema Proklamasi pun bergaung di Yogyakarta.

Berita tersebut dikumandangkan ketika Shalat Jumat dari serambi Masjid Gede Kauman (Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta) dan serambi Masjid Pakualaman (Alun-alun Sewandanan). Sementara itu komitmen Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII terhadap Republik Indonesia pun sangatlah kuat.

Oleh karena itu, pada tanggal 5 September 1945, Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman secara resmi menyatakan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Namun perjalanan Kemerdekaan negeri ini tidaklah mulus, berbagai usaha tetap dilakukan oleh pihak Belanda untuk kembali menguasai negeri ini.

Pada saat keamanan para pemimpin nasional, dwi tunggal beserta keluarga sangat terancam, karena keadaan di Ibu Kota Jakarta semakin tegang dan panas, Sri Sultan HB IX mengirim surat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta untuk sementara waktu mengungsi ke Yogyakarta.

Maka sejak pindah tanggal 4 Januari 1946 ke Yogyakarta mulailah babak baru perjuangan, dalam mempertahankan Indonesia dengan kekuatan rakyat yang sebenarnya.

Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII bersama masyarakat Yogyakarta memberikan fasilitas Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, untuk mendukung jalannya pemerintahan baik dalam damai maupun kemungkinan terjadinya perang terbuka. Ibu Kota negara berpindah ke Yogyakarta.

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer ke II, dalam serangan ini Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Namun perlawanan terus dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat itu, dengan bergerilya dipimpin oleh Jendral Soedirman.

Serangan gerilya secara besar-besaran dilakukan pula pada malam hari sebanyak 4 kali, yaitu 29 Desember 1948, 9 Januari 1949, 16 Januari 1949, dan 4 Februari 1949. Namun serangan-serangan itu tidak berpengaruh terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta, maupun terhadap dunia internasional.

Oleh karena itu Sri Sultan HB IX memberikan gagasan untuk mengadakan serangan besar-besaran di siang hari. Setelah mendapat surat balasan dari Jendral Soedirman, yang berada di markas gerilyawan pada 8 Februari 1949 di Sobo, Sri Sultan HB IX, kemudian mengadakan pertemuan rahasia pada malam tanggal 14 Februari 1949 dengan Komandan WK III Letkol Soeharto.

Maka disepakatilah serangan itu, dilakukan pada 1 Maret 1949 pada pagi hari dipimpin oleh Letkol Soeharto. Pada pukul 6 pagi, yaitu saat sirine jam malam berakhir berbunyi, maka itu menjadi sirine komando serangan besar-besaran di siang hari.

Aksi serangan bersenjata secara besar-besaran tersebut, dikenal dengan Serangan Oemoem 1 Maret 1949, yang dilakukan oleh pasukan TNI dan didukung oleh rakyat Yogyakarta. Serangan ini mematahkan propaganda Belanda di dunia internasional yaitu di PBB dengan mengundang KTN (Komisi Tiga Negara), bahwa RI dan TNI sudah tidak ada.

Maka ketika serangan itu berlangsung, negara-negara KTN dan wartawan-wartawan manca negara saat itu sedang berada di kota Yogyakarta, dapat menyaksikan secara langsung, bagaimana pertempuran itu terjadi.

Serangan ini berhasil menunjukan kepada dunia Internasional bahwa RI dan TNI masih ada. Dan tekanan-tekanan terhadap Belanda pun, kemudian berdatangan dari Dewan Keamanan PBB dalam Sidang Umum PBB terhadap Belanda. pun tekanan tersebut datang dari negara Asia, Australia, Blok Barat, Blok Timur hingga BFO.

Keberhasilan Serangan Oemoem 1 Maret 1949 sangat membantu jalannya perjuangan di jalur diplomasi. Dan mulailah Belanda menerima resolusi, yang melalui perjanjian awal “Canadian directive” pada tanggal 23 Maret 1949 di Dewan Keamanan PBB yang berisikan :

1. Mengembalikan Pemerintahan RI ke Yogyakarta.
2. Penghentian aksi militer Belanda dan Gerilyawan RI.
3. Konferensi Den Haag untuk penyelesaian akhir.

Bersatunya Pemimpin Negeri pada masa itu  menjadikan  tolak ukur bagi bangsa ini di mata dunia Internasional dan mematahkan propaganda Belanda di dunia internasional.

Dan puncaknya adalah pada 29 Juni 1949, secara de facto dan de jure, Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI telah kosong dari Tentara Belanda, yang disaksikan oleh Komisi PBB untuk Indonesia. (Sumber : Yogyakarta Ibukota Perjuangan karya R.Eddy Soekamto)