Serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran bukan hanya mengguncang kekuasaan, tetapi juga meninggalkan jejak duka dan ketakutan di tengah warga sipil yang kembali menjadi korban konflik.
EKSPOSKALTIM - Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menghantam sejumlah target strategis di Iran, termasuk ibu kota Teheran, Sabtu (28/2).
Kematian Khamenei dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran. Ia disebut tewas saat berada di kantornya ketika serangan berlangsung.
Pemerintah Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari, disertai libur kerja selama sepekan sebagai bentuk penghormatan.
Serangan udara tersebut tidak hanya menargetkan pusat kekuasaan, tetapi juga berdampak pada kawasan sipil. Sejumlah laporan menyebutkan adanya korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga, serta kerusakan pada permukiman di beberapa titik di Teheran.
Di tengah situasi duka, Iran langsung merespons dengan meluncurkan serangan balasan berupa rudal ke wilayah Israel dan sejumlah instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Kekosongan kepemimpinan sementara akan diisi oleh Presiden Iran bersama ketua lembaga peradilan dan perwakilan Dewan Wali, sebagaimana disampaikan Wakil Presiden Pertama Mohammad Mokhber.
Sementara itu, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dan militer Iran menyatakan siap membalas serangan tersebut, menandai eskalasi konflik yang kian terbuka.
Di balik manuver militer dan pernyataan politik, warga sipil kembali berada di garis paling rentan. Ledakan yang menghantam kawasan permukiman, kepanikan yang menyebar, hingga ketidakpastian hari esok menjadi konsekuensi langsung dari konflik yang terus melebar.
Pakar hubungan internasional Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memandang serangan Amerika Serikat bersama Israel ke Iran menjadi ujian kredibilitas Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
“Serangan terhadap Iran ini mempertajam kontradiksi antara retorika stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji kredibilitas narasi perdamaian melalui Board of Peace (BoP),” ujar Ahmad dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (1/3). (Ant)
