Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencuat di tengah ancaman defisit hingga Rp30 triliun, dengan kelompok kelas menengah dinilai paling terdampak sementara warga miskin tetap ditanggung pemerintah.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kenaikan resmi iuran BPJS Kesehatan tidak akan berdampak pada masyarakat miskin karena iurannya sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah.
“Bahwa kenaikan resmi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2).
Ia menjelaskan,kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini berada di bawah tekanan dengan potensi defisit mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun. Pemerintah telah menutup sebagian beban tersebut melalui suntikan anggaran sekitar Rp20 triliun, namun risiko defisit disebut akan terus berulang setiap tahun jika tidak ada perubahan mendasar.
Menurutnya, tekanan fiskal tersebut berdampak langsung pada operasional layanan kesehatan, terutama keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit.
“Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural,” katanya.
Budi menambahkan jika iuran dinaikkan, dampaknya tidak akan dirasakan oleh kelompok Desil 1 hingga 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebab, mereka masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Ia menekankan bahwa konsep BPJS Kesehatan sebagai asuransi sosial memang dirancang berbasis subsidi silang, di mana kelompok mampu membantu kelompok yang kurang mampu—serupa dengan sistem perpajakan.
“Yang memang bayarnya kan Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,” ujarnya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho. Ia menilai wacana kenaikan iuran berpotensi memicu peningkatan jumlah peserta nonaktif.
“Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan,” katanya.
Ia menilai kelompok miskin relatif aman karena dilindungi skema PBI, sementara kelompok berpenghasilan tinggi masih mampu menyerap kenaikan biaya. Namun, kelas menengah, terutama pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap, justru berada di posisi paling rentan.
Karena itu, ia menekankan bahwa kebijakan kenaikan iuran perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak justru mempersempit jangkauan sistem jaminan kesehatan nasional.
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.png)
